Nurdin cs Diusir dari Kantor PSSI
Rabu, 30 Maret 2011 | 09:05 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Nurdin Halid dan kroninya diminta mengosongkan kantor Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Stadion Utama Gelora Bung Karno pintu X-XI, Senayan, Jakarta. "Itu milik pemerintah. Mereka tidak bisa lagi menggunakan fasilitas itu," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng di sela rapat kerja pemerintah di Istana Bogor kemarin.
Sehari sebelumnya, Andi menyatakan pemerintah tak mengakui lagi Nurdin sebagai Ketua Umum PSSI dan Nugraha Besoes sebagai Sekretaris Jenderal PSSI setelah kegagalan mereka menggelar kongres PSSI di Riau pada Ahad lalu. Konsekuensi dari keputusan pemerintah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade Indonesia (KONI/KOI) itu, antara lain, berupa pelarangan penggunaan semua aset negara oleh Nurdin dan pengurus PSSI, termasuk penghentian sementara kucuran dana.
Andi menyatakan, langkah itu diambil untuk menyelamatkan sepak bola nasional. "Kami sedang berkomunikasi dengan FIFA dan KONI/KOI untuk mencari solusi terbaik agar segera terbentuk kepengurusan baru periode 2011-2015 dari PSSI," katanya.
Sehari sebelumnya, Andi menyatakan pemerintah tak mengakui lagi Nurdin sebagai Ketua Umum PSSI dan Nugraha Besoes sebagai Sekretaris Jenderal PSSI setelah kegagalan mereka menggelar kongres PSSI di Riau pada Ahad lalu. Konsekuensi dari keputusan pemerintah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia/Komite Olimpiade Indonesia (KONI/KOI) itu, antara lain, berupa pelarangan penggunaan semua aset negara oleh Nurdin dan pengurus PSSI, termasuk penghentian sementara kucuran dana.
Andi menyatakan, langkah itu diambil untuk menyelamatkan sepak bola nasional. "Kami sedang berkomunikasi dengan FIFA dan KONI/KOI untuk mencari solusi terbaik agar segera terbentuk kepengurusan baru periode 2011-2015 dari PSSI," katanya.
Berita terkait
Kemarin pintu depan kantor PSSI sudah tak bisa dilalui karena dikuasai oleh lima demonstran yang melakukan aksi borgol diri menuntut pembekuan PSSI. Tapi, lewat pintu belakang, tampak Direktur Hukum dan Peraturan PSSI Max Boboy sibuk berkemas memboyong dokumen cukup banyak.
Tak diakuinya Nurdin cs oleh pemerintah juga mulai direspons berbagai daerah. Di Medan, sisa dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk klub PSMS Medan tak akan diberikan lagi. "DPRD akan menghentikan sisa anggaran PSMS untuk lima pertandingan, sekitar Rp 300 juta," kata Ikrimah Hamidy, Wakil Ketua DPRD. PSMS tahun ini mendapat Rp 6 miliar dari APBD.
DPRD Banyuwangi juga akan menghentikan sementara pencairan dana untuk PSSI setempat, yang menjadi bagian dari dana Rp 3,5 miliar untuk KONI. DPRD Kediri juga siap mengevaluasi pemberian dana buat Persik Kediri. Sedangkan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, akan mencabut fasilitas untuk klub di bawah kepemimpinan Nurdin jika sudah ada aturan tertulis. "Kami tidak berani kalau hanya sebatas ucapan," kata Sarwono, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda.
Nurdin sebelumnya menyatakan siap bila harus kehilangan aset negara yang selama ini digunakan PSSI. "Silakan, kami tidak berdaya untuk menjaga itu. Termasuk kalau kami disuruh keluar, kami akan keluar," katanya, Ahad lalu.
Tapi politikus Partai Golkar itu merasa kepemimpinannya tetap memiliki legitimasi meski tak diakui pemerintah. Ia menunggu surat keputusan tertulis dari Menpora dan akan melakukan gugatan hukum. Selain itu, pihaknya tetap akan menggelar kongres paling lambat pada Juli nanti.
Polisi Tunggu Laporan Terkait Kebohongan PSSI
Rabu, 30 Maret 2011 | 06:17 WIB
Sejumlah massa dari Dewan Pengawal Revolusi PSSI saat berunjuk rasa dengan memborgol diri di pintu masuk PSSI, Senayan, Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO Interaktif, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI tak akan memproses dugaan penipuan yang dilakukan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bila tak ada laporan dari masyarakat. “Ya, kalau ada yang dirugikan, bisa ditindak. Sebelum itu, polisi tidak bisa melakukan tindakan apa pun,” kata juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, di Jakarta kemarin.
Berita terkait
Sabtu pekan lalu, Kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, batal diselenggarakan. Menurut Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes, pembatalan itu merupakan keputusan FIFA dengan alasan keamanan. Namun pengurus FIFA membantah klaim Besoes itu. Bahkan, menurut FIFA, berulang kali pemantau FIFA meminta untuk bisa datang ke tempat kongres, namun dihalang-halangi oleh PSSI.
Menurut Anton, penyelidikan akan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri bila ada pihak yang melaporkan dugaan kebohongan itu dengan membawa sejumlah bukti. “Harus dibuktikan dulu, kan belum diketahui apakah itu bohong atau tidak,” ujarnya.
Sekretaris Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional (KPPN), Tuti Dau, yang kemarin dihubungi, mengatakan pihaknya belum berpikir membawa kasus itu ke polisi. “Yang menjadi prioritas bagi Komite Penyelamatan adalah mengantar para pemilik suara sah di PSSI menyelenggarakan kongres,” katanya. “Saya belum tahu apakah kasus ini akan dilaporkan.”
Kongres di Riau itu telah membentuk Komite Pemilihan Komite Eksekutif PSSI untuk kepengurusan periode 2011-2015. Komite ini akan menggelar kongres pemilihan ketua di Surabaya pada 29 April mendatang.
Memanasnya permasalahan PSSI, yang berpuncak dengan tidak diakuinya kepengurusan di bawah Nurdin Halid oleh pemerintah, dinilai leh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung sudah tidak murni lagi pertarungan yang bertujuan memajukan sepak bola di Tanah Air. "Persoalan di PSSI saat ini terlihat betul merupakan tarik-menarik kekuatan politik," kata Pramono setelah memberi kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, kemarin.
Pramono menyesalkan sikap Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang terlampau ikut campur. Menurut dia, bukan pemerintah yang harus campur tangan, melainkan KONI/KOI yang menjadi induk organisasi olahraga. Sebab, kata Pramono, dalam statuta FIFA maupun PSSI, pemerintah adalah pengawas. Tapi, menurut Andi, tindakan pemerintah itu untuk mencegah kegagalan PSSI menggelar kongres seperti di Pekanbaru.
Tidak diakuinya kepemimpinan Nurdin ini, juga disesalkan sejumlah pejabat PSSI di daerah. Ketua PSSI Jawa Barat Tony Aprilani mengkhawatirkan tindakan pemerintah itu bisa mengundang sanksi dari FIFA.
Persema Malang, yang dipecat oleh Nurdin dari PSSI, menyatakan pembekuan itu bisa mengacaukan jalannya kompetisi. “Kami tidak sepenuhnya mendukung pembekuan (PSSI) yang dilakukan pemerintah karena ada plus-minusnya,” kata Asmuri, juru bicara Persema
CORNILA DESYANA | ROFIUDDIN | ERICK P.H | ABDI PURMONO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar