Google Alert - KPK

	KPK Pembaruan harian ⋅ 11 Februari 2018
	BERITA
	Kado Valentine untuk KPK News Liputan6.com Sebab tepat pada 14 Februari 2018, Pansus Angket KPK akan membacakan hasil rekomendasinya di rapat paripurna. Namun, terserah pada KPK akan menggunakan 'kado' tersebut atau tidak. Ketua DPR, Bambang Soesatyo, berjanji pihaknya tidak akan memaksa KPK untuk menerima rekomendasi ... Pakar: Putusan MK Bukan Justifikasi Hak Angket Terhadap KPK - Republika Online Wibawa KPK Runtuh - Banjarmasin Post Hidayat Nur Wahid: Putusan MK Soal Hak Angket Bukan Pelemahan KPK - Liputan6.com Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Disebut Kekurangan Anggaran Bekali Cagub Ilmu Antikorupsi CNN Indonesia KPK hanya mampu membekali ilmu antikorupsi ke pasangan calon kepala daerah di 10 provinsi. (CNN Indonesia/Andry Novelino). Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum, IlhamSaputra mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki cukup anggaran untuk ... KPK Kekurangan Anggaran Beri Pembekalan Antikorupsi ke Cagub - Kabar News (Siaran Pers) (Blog) Tak Miliki Cukup Dana, KPK Hanya Bekali Cagub-Cawagub di 10 Provinsi Terkait Antikorupsi - infonawacita (Siaran Pers) (Blog) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Strategi KPK Dalami Kasus Gratifikasi Dinas PUPR Jambi, Pemeriksaan Zumi Zola Masih ... Tribunnews Lebih lanjut, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan kapan waktu pemeriksaan Zumi Zola merupakan bagian dari strategi penyidikan. Menurutnya, tidak lama lagi, orang nomor satu di Jambi itu akan segera diperiksa sebagai tersangka sesuai dengan proses hukum yang berlaku. "Saya cek ke ... Zumi Zola Siap Klarifikasi Barang-Aset yang Disita KPK - Republika Online KPK Berencana Segera Periksa Zumi Zola sebagai Tersangka - Okezone Pemanggilan Zumi Zola Masih Dirahasiakan KPK - Tribun Jogja Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Tolak Tanggapi Ucapan Fredrich, KPK Fokus Membuktikan Tribunnews TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan menghalangi penyidikan KPK terhadap Setya Novanto, Fredrich Yunadi menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/2/2018). Dalam persidangan, Fredrich Yunadi berencana akan menyampaikan eksepsi ... Reaksi Jaksa KPK Disebut Fredrich Yunadi Anak Kemarin Sore - News Liputan6.com Periksa 2 Dokter RS Medika, KPK Dalami Prosedur Sewa Kamar Pasien - Detikcom (Siaran Pers) KPK Minta Fredrich Kooperatif Jalani Sidang Kasus Hilangnya Novanto - Detikcom (Siaran Pers) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Ketok Palu Angket KPK dan Dinamika yang Melatarinya CNN Indonesia Penyelidikan DPR terhadap KPK digugat karena dianggap bertentangan dengan pakem aturan yang termuat dalam UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Sekelompok penggugat, termasuk di antaranya pegawai KPK, menganggap DPR tak punya kuasa menyelidiki lembaga antikorupsi independen. KPK Dinilai Tak Perlu Khawatir Intervensi DPR Usai Putusan MK - CNN Indonesia Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	ICW Ingatkan KPK Parpol yang Masuk Dakwaan e-KTP Harus Kembalikan Kerugian Negara Tribunnews TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengingatkan KPK untuk menggunakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pidana korporasi di kasus korupsi e-KTP. Bukan tanpa alasan, ini karena korporasi juga terlihat dalam dakwaan ... ICW Sebut Permohonan JC Setya Novanto Berat untuk Dikabulkan KPK - Suara.com Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Tolak Setujui Rekomendasi Nazaruddin Asimilasi di Pesantren Tempo.co CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo tidak akan menyetujui rekomendasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menjalani asimilasi di ... KPK Tak Akan Beri Rekomendasi Bebas Bersyarat untuk Nazaruddin, Ini Alasannya - Serambi Indonesia KPK Tak Restui Pembebasan Bersyarat Nazaruddin - CNN Indonesia KPK Tolak Rekomendasi Nazaruddin Jalani Asimilasi di Ponpes - Detikcom (Siaran Pers) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Minta Setnov Buka Peran Ketua Fraksi di Kasus E-KTP Okezone JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) kooperatif membuka peran para mantan ketua fraksi yang terlibat dalam pembahasan proyek pengadaan e-KTP. Para mantan ketua fraksi tersebut yakni Puan Maharani (Fraksi PDIP) dan Anas ... KPK Tunggu Setnov Ungkap Peran Puan dan Anas di E-KTP - VIVA.co.id Setya Sebut Ganjar Terima Uang, KPK akan Cek Lagi Bukti dan Saksi - Tempo.co Setnov Yakin Ganjar Terima Aliran Dana, Ini Kata Ketua KPK - Republika Online Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Diminta Fokus Usut Nama yang Disebut Dalam Dakwaan E-KTP SINDOnews.com (Siaran Pers) Sabtu, 10 Februari 2018 - 12:44 WIB KPK Diminta Fokus Usut Nama yang Disebut Dalam Dakwaan E-KTP KPK diminta fokus menindaklanjuti banyaknya elite politik yang disebut menerima uang dalam surat dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Dok. Gerindra Minta KPK Fokus Usut Aliran Uang e-KTP ke Politikus - Jurnas Habiburokhman Ngebet KPK Jerat Semua Nama di Dakwaan e-KTP - JPNN.com KPK Diminta Usut Nama Dalam Dakwaan KTP-el - Medcom ID Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Pengacara: Zumi Zola Siap Klarifikasi Aset yang Disita KPK Detikcom (Siaran Pers) Jakarta - Pengacara Zumi Zola, Muhammad Farizi menyebut kliennya siap mengklarifikasi atas barang-barang yang disita KPK dari kediamannya. ... "Zumi Zola siap dan bersedia melakukan klarifikasi atas barang-barang dan aset yang didapat dari penggeledahan KPK dengan sejelas-jelasnya," ujar ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan