Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 11 Februari 2018
	BERITA
	Anggap Sektor Pertanian Penting, Gus Ipul-Mbak Puti Rancang Kebijakan Pro Petani Tribunnews Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur Soekarno mengikuti panen raya di Desa Sono Ageng, Nganjuk, Jumat (9/2/2018). Ia didampingi Bakal Calon Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dan Bakal Calon Wakil Bupati, Marhaen Djumadi. Dalam kesempatan tersebut, Puti mengatakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Perlu Peran Masyarakat Sipil Mengontrol Kebijakan Pemerintah Suara Merdeka CyberNews Manajer Departemen Riset Tranparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengungkapkan, dibutuhkan peran partisipasi masyarakat sipil untuk ikut mengontrol kebijakan pemerintah dalam pembangunan sehingga menciptakan iklim demokrasi yang kondusif, Namun, peluang ikut ... Tandai sebagai tidak relevan
	MPSI menilai kebijakan pengetatan impor tembakau tidak tepat Kontan KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya pemerintah untuk mengerem impor tembakau melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau dinilai bukan kebijakan yang tepat oleh para pelaku industri rokok. Ketua Paguyuban Mitra Produksi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan RI bersama Malaysia dan Thailand berhasil dongkrak harga karet alam merdeka.com Merdeka.com - Langkah pemerintah Indonesia bersama dengan Thailand dan Malaysia dalam kelompok negara eksportir karet dunia (ITRC) untuk membatasi ekspor karet alam melalui skema Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) berhasil mendongkrak harga komoditas tersebut sebesar 5 persen ... Tandai sebagai tidak relevan
	ASN Medan Kritik Kebijakan Menteri Agama Lukman Hakim Waspada Online Menurut pria paruh baya tersebut, kebijakan Pak Menteri bagus. Akan tetapi untuk menunaikan zakat, tidaklah mesti melalui keputusan Presiden. "Sebagai seorang muslim, membayar zakat adalah kewajiban. Tidak harus pakai cara Keputusan Menteri (Kepmen) atau Keputusan Presiden (Kepres)," ... Bola Panas Zakat ASN - Republika Online Dewan Minta Potongan Gaji ASN untuk Zakat Dikaji Ulang - kumparan.com (Siaran Pers) (Blog) Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Kepastian Hukum Melalui Kebijakan Satu Peta InfoSAWIT InfoSAWIT, JAKARTA - Tahun lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Kebijakan ini berguna mendukung program pemerintah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Jangan Pilih Gubernur Bank Indonesia Baru yang Punya Agenda Tersembunyi Tribunnews "Jangan sampai punya agenda tersembunyi kebijakan di bidang moneter yang akan menggerogoti kebijakan ekonomi nasional yang digariskan oleh presiden. Bersembunyi di balik alasan independensi BI dalam merumuskan kebijakan moneter," kata Misbakhun. Yang juga harus diperhatikan adalah ... Misbakhun: Calon gubernur BI sehati dengan presiden - ANTARA Misbakhun Ingin Gubernur BI Era Jokowi Steril dari Rezim SBY - JPNN.com Liputan Lengkap Tandai sebagai tidak relevan
	Tuntutan Petani Atas Kebijakan Pungutan Sawit InfoSAWIT InfoSAWIT, JAKARTA – Petani kelapa sawit yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menganggap, kebijakan pungutan sawit yang diterapkan semenjak pertengahan tahun 2015 lalu salah sasaran. Dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT belum lama ini, SPKS bersama ... Tandai sebagai tidak relevan
	ALTPKNI Godok Kebijakan 'Double Ijazah' Bagi Jurusan Kependidikan Rakyatku Edukasi Husain Syam mengungkapkan, kebijakan "dobel maker" yang tengah mereka bahasa adalah mahasiswa yang mengambil jurusan kependidikan jika lulus nantinya akan mendapatkan dua ijazah yakni ijazah sarjana Kependidikan dan ijazah non kependidikan (ilmu murni). "Ini yang kami bahas ... Tandai sebagai tidak relevan
	Menhan Jamin Keberlanjutan Kebijakan Pemerintah Pro Kemandirian Indhan Detak.Co (Siaran Pers) (Blog) BALI- Menteri Pertahanan Ryamizard menjamin keberlanjutan kebijakan Pemerintah yang pro kemandirian industri pertahanan yang kuat, guna mendorong industri nasional agar berpatisipasi dalam industri pertahanan. Pemerintah dalam hal ini Kemhan telah mengambil langkah-langkah konkret ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan