Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 20 November 2025
	BERITA
	DJP Ungkap Tantangan Penerapan Cooperative Compliance di Indonesia - DDTC News DDTC News KEBIJAKAN PAJAK. DJP Ungkap Tantangan Penerapan Cooperative Compliance di Indonesia. URL berhasil disalin. Muhamad Wildan. Rabu, 19 November 2025 ... Tandai sebagai tidak relevan
	Dukung Asta Cita, Kementerian PANRB Jaring Masukan dan Saran untuk Reformulasi ... Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi JAKARTA - Reformulasi kebijakan Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dibutuhkan untuk mendukung percepatan program Asta Cita melalui ... Tandai sebagai tidak relevan
	Di Balik PP 28/2025, Reformasi Kebijakan Perizinan Adaptif Kebutuhan Bisnis Hukumonline Reformasi kebijakan perizinan berusaha melalui PP 28/2025 pada dasarnya dirancang untuk menjawab tiga tantangan utama dunia bisnis. Pertama ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemkot Ternate Tutup Proses Mutasi Masuk Pegawai dari Luar Daerah - Indotimur Indotimur Kebijakan ini dilakukan guna mengantisipasi overload pegawai. ... "Untuk sementara pegawai titipan juga belum diterima karena itu tadi, ASN kita hampir ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kompilasikan Naskah Kebijakan, Pustrajak Penda Ingin Arah Baru Pendidikan Agama dan ... BMBPSDM Kementerian Agama RI - Kementerian Agama Kompilasi Naskah Kebijakan di Malang, Jawa Timur, Selasa–Jumat, 18–21 November 2025. Malang (BMBPSDM)---Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Bantu Akurasi Kebijakan Kesehatan, Bupati Fahmi Siap Dukung Keberlanjutan Project SPHERES Setda Purbalingga - Pemkab Purbalingga ... kebijakan kesehatan di daerah. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Yayasan Gates di Ruang Rapat Bupati, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Koordinasi Pusat–Daerah Diperkuat, BSKDN Kemendagri Optimistis Kebijakan Makin Tepat Sasaran BSKDN Kemendagri Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan kembali pentingnya penguatan koordinasi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Wamendagri Ungkap Kebijakan KeKependudukan Selaras Pembangunan Nasional detikNews - detikcom Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan komitmen Kemendagri untuk sinkronisasi kebijakan kependudukan dengan pembangunan nasional. Tandai sebagai tidak relevan
	Meningkatkan peran universitas dalam transformasi kebijakan publik - GovInsider GovInsider Acara ini mempertemukan pejabat pemerintah, akademisi, dan pelaku advokasi kebijakan untuk membahas cara memperkuat kapasitas perancang kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	BI-Rate Tetap 4,75%: Mempertahankan Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bank Indonesia Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan