Kebijakan | |||||
BERITA | |||||
Kebijakan dan Kontroversi Jelang 100 Hari Pemerintahan Prabowo - CNN Indonesia Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru seumur jagung, tetapi sejumlah langkahnya menuai catatan kritis.
| |||||
Bahas Evaluasi Proyeksi Ekonomi, Hukum, Politik, & Kebijakan Nasional, MAKPI Banten ... Webinar tersebut menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak, CA, CMA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ...
| |||||
PPN 12 Persen Tidak Sesuai Syarat Parameternya Jika Mulai 1 Januari 2025: Ini Rinciannya Mantan Presiden Jokowi dan beberapa menteri mendukung kebijakan PPN 12 persen dimulai 2 hari lagi, padahal syarat-syarat penerapan itu tak ...
| |||||
Kebijakan PPN 12% Bisa Ditunda, Asal Ada Keberanian Politik - nasional kontan Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 terus memicu perdebatan.
| |||||
Mewujudkan kebijakan perumahan prorakyat melalui Program 3 Juta Rumah - Antaranews Sektor perumahan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur krusial yang terus dilaksanakan seiring pertambahan penduduk Indonesia dari tahun ...
| |||||
Legislator Minta Kebijakan Strategis Antisipasi Dampak Kenaikan PPN - RRI KBRN, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menyebut keputusan Pemerintah untuk menaikan PPN 12 persen merupakan perintah Undang-Undang.
| |||||
Presiden Prabowo Terjebak Kebijakan Tax Amnesty - Rmol.id Presiden Prabowo Subianto bakal kesulitan dalam menjalankan roda ekonomi nasional lantaran adanya program tax amnesty atau pengampunan pajak yang ...
| |||||
Terima Aspirasi IOF 2024, BAM Dorong Kebijakan Adaptif Hadapi Tantangan Global Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, dalam sambutannya menegaskan pentingnya respons kebijakan yang ...
| |||||
Soroti Tantangan Global di IOF 2024, Ketua BAM Dorong Kebijakan Adaptif - detikNews Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR menyoroti tantangan global yang berdampak pada ekonomi-sosial di dalam negeri pada Indonesia Opinion Festival ...
| |||||
Kenaikan PPN 12 Persen Harus Penuhi Prasyarat Keadilan bagi Rakyat | tempo.co Kebijakan PPN 12 persen tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 atau UU HPP yang disusun oleh Kabinet Indonesia Maju.
| |||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar