Kebijakan | |||||
BERITA | |||||
KemenpanRB Telah Merilis Kebijakan Seleksi PPPK Guru, Nakes, dan Tenaga Teknis Halaman all KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) telah menerbitkan tiga peraturan terkait kebijakan ...
| |||||
Heboh EV Terbakar, Pemerintah Korea Siapkan Kebijakan Baru - CNBC Indonesia Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengambil kebijakan baru terkait kendaraan listrik (EV).
| |||||
Mendorong Kebijakan Energi Nasional untuk Direvisi - Metro TV Hal itu lantaran target bauran energi berdasarkan kebijakan itu dinilai sulit tercapai karena sumber energi fosil masih mendominasi. Praktisi ...
| |||||
Pedoman Kebijakan Pengadaan PPPK Tahun 2024, Dibuka untuk 1.031.554 Formasi Menpan-RB telah menerbitkan tiga peraturan terkait kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Pemerintah Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024.
| |||||
DISKOMINFO - Kebijakan Privasi - Kominfo Kulon Progo Kebijakan PrivasiKebijakan PrivasiMULAI 1 JANUARI 2024Kebijakan Privasi berikut ini menjelaskan bagaimana kami, Dinas Komunikasi dan Informatika ...
| |||||
Rupiah Diprediksi Menguat Tajam Pasca Isyarat Kebijakan Dovish The Fed ... kebijakan moneter. Dalam pidato yang disampaikan di Simposium Bank Sentral Jackson Hole, Wyoming, Powell mengisyaratkan kemungkinan pemotongan ...
| |||||
Kebijakan HGBT Bawa Dampak Positif Terhadap Investasi Sektor Industri Keramik Kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) membawa dampak positif terhadap sektor industri, termasuk pada peningkatan investasi.
| |||||
Pemerintah Siapkan Kebijakan Baru Beri Angin Segar Investasi Hulu Migas - Metro TV Pemerintah menyatakan tengah menyiapkan kontrak Bagi Hasil skema Gross Split yang baru (New GS) untuk mendorong investasi hulu migas.
| |||||
Kenaikan Tarif Cukai MMEA, DJBC: Kebijakan untuk Lindungi Masyarakat - DDTC News JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan kebijakan menaikkan tarif cukai untuk minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) menjadi bagian dari ...
| |||||
Vaksin Mpox, Menanti Kebijakan Pemerintah Indonesia - indonews.id Maka kita perlu memahami sebelum mengambil kebijakan penggunaan vaksin tersebut. Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI, Prof Tjandra Yoga Aditama ...
| |||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar