Kebijakan | |||||
BERITA | |||||
Pencapaian Inflasi Indonesia Terkendali, Menko Airlangga Ungkap Strategi Kebijakan 4K ... Capaian ini juga tidak terlepas dari hasil konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan ...
| |||||
Kemenko PMK Dukung Peluncuran Dasbor Pelacakan Kebijakan TBC Dasbor ini merupakan inisiasi Stop TB Partnership Indonesia (STPI) terhadap kebijakan TBC yang masih banyak tercecer dan belum terdokumentasi dengan ...
| |||||
Bahas Perumusan Kebijakan, ITS Gelar Pelatihan Policy Brief - ITS News Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng, Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri (PKKPBI) saat memaparkan tiga hal penting dalam ...
| |||||
Bos Bappenas Beberkan Arah Kebijakan DAK di Rezim Prabowo - CNBC Indonesia Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri PPN Suharso Monoarfa membeberkan mengenai arah kebijakan Dana ...
| |||||
Kepala Bappenas jelaskan empat fokus penajaman kebijakan DAK - ANTARA News ... kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke depan. Pertama adalah konsep matching program antara DAK dan kegiatan yang berasal dari sumber pendanaan ...
| |||||
BPK: Negara Berpotensi Kehilangan PNBP Rp 3 Triliun dari Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Indonesia berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,02 triliun per tahun jika kebijakan bebas visa diterapkan.
| |||||
Kemendagri Susun Rumusan Strategi Kebijakan di 4 DOB Papua - Media Indonesia Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Finalisasi Perumusan Strategi Kebijakan Daerah Prioritas 4 ...
| |||||
BPK: Pemerintah Berpotensi Kehilangan PNBP Rp3 Triliun dari Kebijakan Bebas Visa Menurut Adhi, hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut dari terbitnya kebijakan penghentian sementara BVK itu menunjukkan bahwa kebijakan tersebut ...
| |||||
Komisi VI DPR RI Setujui Pagu Indikatif Kemendag Tahun 2025, Mendag Fokus 4 Kebijakan Penggunaan anggaran ini akan difokuskan pada empat arah kebijakan Kementerian Perdagangan untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam Rencana ...
| |||||
Aleg PKS Sampaikan Masalah Utama IKN adalah Dasar Kebijakan, bukan Pejabatnya ... Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menanggapi Presiden Jokowi yang telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ...
| |||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar