| ||
| Libya Tahan Empat Staf Mahkamah Kejahatan Internasional KOMPAS.com Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) menyatakan empat staf mereka ditahan otoritas keamanan Libya saat mereka berupaya menemui Saif al-Islam, putra mantan pemimpin Libya, Kolonel Moammar Khadafy yang sedang menjalani proses penahanan di negara itu. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Presiden Pertahankan Semua Wamen Metro TV News Demikian penjelasan pemerintah yang disampaikan melalui laman Sekretariat Kabinet pada Sabtu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tanggal 5 Juni lalu dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Presiden Pertahankan Seluruh Wakil Menteri Detikcom Jakarta Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PPU-IX/2011, tanggal 5 Juni 2012, tentang pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian, Presiden SBY mengeluarkan keputusan untuk mempertahankan seluruh wakil menteri ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| MK: Posisi Wamen Jangan Seperti Goreng Pisang Vivanews VIVAnews - Hakim Konstitusi, Akil Mochtar, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk segera melantik Wakil Menteri (Wamen) pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan aspek kebutuhan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Libya Tahan Empat Utusan ICC Metro TV News Metrotvnews.com, Den Haag: Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) menyatakan empat staf mereka yang diutus ke Libya ditahan otoritas keamanan negeri Afrika itu. Mereka ditangkap saat berupaya menemui Saif al-Islam, putra mantan pemimpin Libya, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Hikmahanto: Wamen Jabatan Politis, Bukan Birokratis KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyatakan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa inti persoalan posisi wakil menteri (wamen) adalah jabatan politis, bukan birokratis. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Wamen Jangan Rangkap Jabatan di BUMN Suara Merdeka CyberNews Dia menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait Wakil Menteri yang intinya menyatakan jabatan tersebut merupakan jabatan politis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan Perpres. Salah satunya adalah larangan tersebut. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Peluang Ali Gufron Jadi Menkes Tertutup KOMPAS.com Keppres SBY ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011 tanggal 5 Juni lalu, dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian. Dalam Keppres yang dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab), ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Wakil Ketua MA Dapat Gelar Bangsawan Solo Vivanews VIVAnews - Wakil Ketua Mahkamah Agung, Ahmad Kamil, memperoleh gelar bangsawan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Gelar yang disandangnya adalah Kanjeng Raden Aryo. Ahmad Kamil mengaku sangat senang dengan pemberian gelar tersebut. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Laman Setkab Salah Tulis Jabatan Wamenlu! Republika Online Dr. Eko Prasojo, SIP sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Drs. Mahmuddin Yasin, MBA sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tanggal 5 Juni ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Inilah Alasan MA Soal Grasi Corby hukumonline.com Sebagaimana diketahui, sebelum memberikan grasi korting hukuman menjadi 15 tahun dari 20 tahun penjara, presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Hal inidiatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang merumuskan "Presiden ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| KY Pantau Persidangan Kasus Korupsi di Tipikor Bandung Pikiran Rakyat Tapi, kalaupun bebas jaksa tentunya akan berpikir-pikir untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung," ucap Eman. Eman pun mencontohkan kasus vonis bebas yang diputus hakim Tipikor Bandung kepada mantan Bupati Subang Eep Hidayat yang tersangkut masalah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Yusril Nilai ICW Tak Konsisten Perangi Korupsi Liputan6.com Jurhum menjelaskan ketidakkonsistenan ICW terlihat saat posisi wakil menteri (wamen) diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Terlebih, wamen yang kedudukannya problematis tersebut telah menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Terus Ributkan Putusan yang tak Dieksekusi JPNN.com Bahkan, sampai pada tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA), Fredi juga menang. Namun, putusan itu tidak diindahkan oleh KPU TTU. Dia menegaskan, surat putusan MA tanggal 19 Mei 2011 memerintahkan KPU TTU untuk mencabut SK 18 dan 19 tersebut karena dinilai ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Teror Berlanjut di Papua Metro TV News Terhadap dua perundang-undangan yang saling bertentangan ini, sedang diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Karena khawatir hasil pemilihan kepala daerah dianggap tidak sah, maka semua proses pendaftaran untuk sementara dihentikan. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kunci Tuntaskan Masalah DPT: Duduk Bersama Vivanews "Bahkan sejarah mencatat, Mahkamah Konstitusi pernah menghapuskan pasal yang mengatur permasalahan DPT di UU Pilpres pada tahun 2009 lalu, semata-mata karena DPT yang disusun ketika itu sangat semrawut," katanya. Pihaknya khawatir jangan-jangan ada ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Pramono Lebih Unggul Dibanding Ani Koran Sindo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diam-diam mulai membidik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD untuk disiapkan menjadi calon presiden pada 2014 mendatang. Hal ini dibuktikan melalui komunikasi intensif yang dilakukan keduanya akhirakhir ini. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Fasilitas Penunjang Tak Jamin Kesejahteraan Pekerja hukumonline.com Tidak puas dengan keputusan tersebut maka pihak pekerja melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, sebelum putusan kasasi keluar, PB sudah lebih dulu tercapai. Padahal, putusan kasasi dari MA menurut Iwan memenangkan pihak pekerja. Lihat semua berita mengenai topik ini » |
| ||
| Kasus Parit Tahura Minas, Mahkamah Agung Tolak Kasasi Dishut ... Riau Pos Online-Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Kasasinya tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 1167/K/PDT/2011 menolak kasasi Departemen ... www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=13143&kat=5 | ||
| MAHKAMAH News: Mental Budak yang Terkonstruktif "Bangsa Indonesia yang sejati dari dulu hingga sekarang masih tetap menjadi budak belian yang penurut, bulan-bulanan dari perampok-perampok asing. mahkamahnews.blogspot.com/.../mental-budak-yang-terkonstr... | ||
| my curiosity ..: Penyelesaian Sengketa PEMILUKADA Mahkamah ... Dalam Seminar Academic Training for Legal Assistants yang diselenggarakan NasDem, tertanggal 26 Mei 2012. Dasar Hukum: UU No. 32 Tahun 2004 jo. hanyblush.blogspot.com/.../penyelesaian-sengketa-pemilukada... |
Lansiran Google sekali dalam sehari ini dipersembahkan oleh Google.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar