| ||
| ||
| DPR undang Kepala BIN bahas kasus penembakan di Papua BBCIndonesia.com Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan dan intelijen akan bertemu Kepala Badan Intelijen Negara pada Senin (11/06) untuk membahas kasus kekerasan bersenjata di Papua yang terus berulang. "Hasil yang kita dapatkan selama berdialog dengan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Benny K Harman tidak Heran DPR Disebut Paling Korup Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Mantan Ketua Komisi Hukum DPR RI Benny Kabur Harman mengaku tidak heran jika hasil survei yang dilakukan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menilai institusi tempatnya bernaung adalah lembaga paling korup. Menurutnya hal itu wajar ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Setoran partai, penyebab korupsi DPR Waspada Online JAKARTA – Analis Parlemen dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang mengungkapkan bahwa partai politik secara tidak sengaja bisa saja mendorong anggota DPR korupsi. Sebab, kebutuhan dana partai politik sebagian besar dibebankan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| DPR Minta Pandangan Wartawan soal Papua Republika Online ID, JAYAPURA -- Ketua Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Kota Jayapura, Victor Mambor, menuturkan tujuan kedatangan Komisi I DPR RI ke wilayah itu. Selain ingin bertemu dengan tokoh penting dan berkompeten, Dewan datang ke Papua juga untuk memintai ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Sebastian Salang Sebut Korupsi Anggota DPR untuk Mendanai Parpol Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Hasil Survei Sugeng Sarjadi Syndicate yang menempatkan DPR sebagai lembaga negara terkorup di peringkat pertama sudah bukan barang baru lagi. DPR mengambil angka 47 persen diurutan pertama, yang kemudian diikuti oleh Kantor Pajak 21,4 ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| DPR segera bentuk Pansus Hambalang Waspada Online (Blog) Salah satu fraksi DPR yang sepakat dengan rencana peningkatan pengawasan dari Panja ke Pansus dalam proyek PPPSON Hambalang adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Reni Marlinawati, pihaknya setuju ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| NasDem Jamin Kader di DPR Tidak Perlu Setor Vivanews Jika ada perwakilan partai mampu melaju ke Senayan, NasDem berjanji tidak akan menarik iuran kader di DPR, seperti lazim dilakukan partai politik saat ini. "Itu yang ingin kami hapus. Sukses jadi caleg tapi kemudian diperas partainya. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Hah... Anggota DPR Korup Untuk Bayar Utang? Okezone JAKARTA - Pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menganggap media massa memiliki perang yang besar dalam membentuk opini di masyarakat bahwa DPR sebagai lembaga terkorup. "DPR sebagai lembaga korup itu kan kecenderungan pendapat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Komisi I: BNP2TKI Tak Sungguh-sungguh Pulangkan TKI Gatra Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tb Hasanuddin, menilai, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) tidak bekerja sungguh-sungguh dalam memulangkan Tenaga Kerja Indonesia ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Kewenangan besar, pintu korupsi DPR Waspada Online (Blog) Dengan metode stratified random sampling, wawancara dan tatap muka, SSS menemukan 47 persen responden percaya DPR adalah lembaga terkorup. Selain itu, 62,4 persen responden setuju anggota DPR hanya mencari nafkah di Senayan. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Korupsi DPR karena parpol kebanyakan Waspada Online (Blog) JAKARTA - Hasil survei Sugeng Sarjadi Sindicate (SSS) yang menyatakan bahwa DPR merupakan lembaga terkorup, memancing respons dari sebagian anggota DPR. Menurut anggota Komisi VII DPR, Dewi Ariyani, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anggota ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pendekatan Keamanan tidak Selesaikan Masalah Papua Media Indonesia JAYAPURA--MICOM: Ketua komisi I DPR Mahfud Siddiq mengatakan penyelesaian dengan pendekatan keamanan di Papua tidak akan menyelesaikan sejumlah persoalan ataupun konflik yang tengah melanda provinsi paling timur Indonesia itu. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Wartawan Papua Minta Jaminan Keamanan Metro TV News Permintaan itu disampaikan saat bertemu dengan Komisi I DPR. "Selain kami (wartawan) diminta pandangan tentang kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini, UP4B dan dialog damai Jakarta-Papua. Kami juga minta jaminan atau perlindungan wartawan yang ada di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| DPR: Kasus Proyek Vaksin Flu Burung Harus Dituntaskan Suara Merdeka CyberNews JAKARTA, suaramerdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rabu lalu melaporkan hasil audit kasus ini ke Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan berharap, audit BPK ini bisa jadi pintu masuk untuk mengusut proyek vaksin flu burung di Kementerian ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Akui Banggar jadi Mesin Cari Uang JPNN.com JAKARTA - Mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Taslim Chaniago mengakui bahwa kejanggalan dan keanehan sering muncul dalam pembahasan anggaran di Banggar DPR. Bahkan keanehan itu pula yang membuat dirinya memutuskan keluar dari Banggar ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Priyo Nilai Tak Perlu Pansus Hambalang Koran Sindo JAKARTA– Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan rekanrekannya di DPR untuk tidak mengobral pembentukan panitia khusus (pansus) dalam menyikapi berbagai soal, termasuk kasus Hambalang. Priyo menilai tidak perlu pengusutan dugaan penyimpangan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Evakuasi WNI di Suriah Temui Hambatan JPNN.com JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri, TB Hasanuddin, mendesak agar proses evakuasi WNI dari Suriah bisa dilakukan semasif dan seintensif mungkin. Menurut Hasanuddin, jangan sampai ada WNI yang terjebak di tengah konflik ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Dewi Aryani Berbeda Pendapat dengan Sebastian Salang Media Indonesia JAKARTA--MICOM: Anggota DPR Fraksi PDIP Dewi Aryani tidak membantah tetapi juga tidak mengiyakan terkait tudingan kader membiayai parpol dengan uang korupsi. Ia mengatakan memang ada uang sumbangan yang diberikan untuk parpol. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bukan Mewakili Rakyat, Anggota DPR Cuma Cari Nafkah Suara Merdeka CyberNews Menurut hasil survei yang dilakukannya di 33 provinsi di Indonesia, menyebutkan anggota DPR ke kantor hanya untuk mencari nafkah, bukan untuk mewakili kepentingan rakyat. Dia mengatakan, ada semacam target bagi DPR untuk mendapatkan pundi-pundi uang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Teror di Papua Terorganisasi dan Sistematis Media Indonesia WAKIL Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai teror yang kian mengkhawatirkan di Papua dilakukan secara terorganisasi dan sistematis. "Jika dilihat dari wilayah penyebaran dan waktu kejadiannya, terlihat jelas kasus ini sepertinya terorganisasi dengan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Setuju...Kerabat Gubernur Dilarang Ikut Pilkada! KOMPAS.com Akhir pekan lalu di gedung DPR Jakarta, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyebut dalam draf RUU Pilkada yang sedang digarap ada salah satu pasal menyebut kerabat kepala daerah seperti saudara, anak, dan anggota keluarga atau kerabat dilarang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Tangan Asing Terlibat Penembakan di Papua? Gatra Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mensinyalir, ada campur tangan pihak asing dalam beberapa insiden penembakan di Papua. "Kemungkinan ada tangan asing di Papua klau dilihat dari wilayah penyebaran dan waktu kejadiannya. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Asing Ditengarai jadi Penyandang Dana Kisruh Papua JPNN.com Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengungkapkan, jika dilihat dari wilayah penyebaran aks penembakan dan waktu kejadiannya terlihat jelas bahwa aksi itu terorganir dengan rapi. "Ini sudah sistematis dalam memilih sasaran, direncanakan dengan baik ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
|
| ||
| DPR Minta Aturan Bobot Maksimal Impor Sapi Turun jadi 250 Kg ... Oleh admin Livestockreview.com, Bisnis. Aturan importasi sapi hidup (sapi bakalan) yang sebelumnya minimal bobot 350 kg per ekor direncakanan akan diturunkan menjadi maksimal 250 kg guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Anggota ... Livestockreview | ||
| Wartawan Papua minta jaminan keamanan - AntaraNews.com ANTARAnews.com - Ketua Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Kota Jayapura, Victor Mambor mengatakan sewaktu bertemu dengan Komisi I DPR R, pihaknya meminta adanya jaminan keamanan (perlindungan) bagi wartawan yang lakukan ... ANTARA - Berita Indonesia Terkini | ||
| Pendekatan Keamanan Tak Selesaikan Masalah Papua - Tribun ... ID, JAYAPURA - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, berpandangan, pendekatan keamanan di Papua tidak akan menyelesaikan sejumlah persoalan ataupun konflik yang tengah melanda provinsi paling timur Indonesia itu. Tribun Manado |
| ||
| detikNews : DPR Sangat Kecewa Australia Beri Suaka ke Otak ... Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin sangat menyesalkan tindakan Australia yang memberikan suaka kepada Kapten Emad, otak penyelundupan ... news.detik.com/read/2012/06/07/010741/1934880/10/?... | ||
| Okezone News - Dinilai Terkorup, DPR Jangan Cengeng Hasil Survey Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menyebutkan DPR sebagai lembaga paling korup dibandingkan lembaga negara lainnya. m.okezone.com/read/.../dinilai-terkorup-dpr-jangan-cengeng | ||
| Badan Kehormatan DPR segera Pecat Panda Nababan Namun, DPR belum memecat Panda dari Senayan. Badan Kehormatan DPR berjanji akan membuat keputusan pemecatan Panda dalam waktu dekat. www.metrotvnews.com/read/news/2012/06/05/...DPR.../1 | ||
| Pengawasan DPR Perlu Diperjelas - Yahoo! News Indonesia Baca 'Pengawasan DPR Perlu Diperjelas' di Yahoo! News Indonesia. TRIBUNNEWS.COM - Tidak hanya kunjungan ke Semarang saja yang dilakukan Komisi ... id.berita.yahoo.com/pengawasan-dpr-perlu-diperjelas-093405... | ||
| ASURANSI TKI: Konsorsium Belum Sampaikan Data Valid, DPR ... JAKARTA: Panitia Kerja Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Komisi IX DPR RI mendesak Konsorsium Asuransi TKI melengkapi dan melakukan ... www.bisnis.com/.../asuransi-tki-konsorsium-belum-sampaikan... | ||
| rdp komisi ix dpr ri dengan kepala badan pom ri - DPR-RI - Agenda RDP Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan POM RI. Acara: 1. Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2013; 2. Penjelasan mengenai tunjangan kinerja ... www.dpr.go.id/.../RDP-Komisi-IX-DPR-RI-dengan-Kepala-Ba... |
Kiat: Gunakan batasan situs dlm kueri utk menelusuri dlm situs (site:nytimes.com atau site:.edu).
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar