Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 14 Mei 2026
	BERITA
	Pengusaha China Protes ke Prabowo, Purbaya-Bahlil Kompak Bela Kebijakan RI Kompas Money Meski demikian, Purbaya menyebut kebijakan kenaikan royalti maupun pungutan tambahan sebenarnya belum diterapkan dan masih dalam tahap pembahasan. “ ... Tandai sebagai tidak relevan
	Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Narapidana Hamil ... dandapala.com Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Narapidana Hamil dan Melahirkan. Pradikta Andi Alvat-PNS PN Rembang - Dandapala ... Tandai sebagai tidak relevan
	Purbaya–Bahlil Sepakat Kenaikan Royalti dan Bea Keluar Tambang Ditunda - DDTC News DDTC News Kebijakan ini diyakini akan menambah pemasukan negara sekaligus menutup kenaikan beban subsidi energi. Tidak hanya itu, penyesuaian tarif royalti ... Tandai sebagai tidak relevan
	[FULL] DHE SDA Perkuat Devisa & Rupiah, Tax Amnesty Ditutup - YouTube YouTube ... Kebijakan ini disebut bakal memperkuat cadangan devisa dan rupiah, namun juga memicu perhatian besar dari pelaku pasar dan dunia usaha. #sda ... Tandai sebagai tidak relevan
	Belajar Kebijakan Laut hingga Strategi Pembangunan Perikanan, Ini Serunya Mata Kuliah ... Departemen Perikanan UGM - Universitas Gadjah Mada Yogyakarta — Sektor perikanan dan kelautan tidak hanya membutuhkan teknologi dan kemampuan produksi, tetapi juga kebijakan yang tepat untuk ... Tandai sebagai tidak relevan
	Menkeu dan Menteri ESDM Perkuat Sinkronisasi Kebijakan untuk Tingkatkan PNBP Media Nikel Indonesia Dalam kunjungan tersebut Menkeu menggelar pertemuan dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk membahas penguatan sinergi kebijakan antara kedua ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pengusaha China Ngeluh Maraknya Pungli di Indonesia dan Kebijakan Berubah - YouTube YouTube ... kebijakan pemerintah yang menyulitkan investasi hingga maraknya pungutan liar (Pungli). Dalam suratnya, Kadin China menyebut perusahaan-perusahaan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Riset Ungkap Orang Super Kaya Kuasai Sumber Daya Alam, Rakyat Tanggung Dampak Mongabay Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), mengatakan, kekuatan oligarki telah menyandera proses ... Tandai sebagai tidak relevan
	Ringkasan Usulan Kebijakan: Kompas Memuliakan Keadilan Ekologis - WALHI WALHI Dalam ringkasan usulan kebijakan ini, WALHI menawarkan serangkaian langkah strategis yang menekankan pentingnya pembenahan tata kelola lingkungan ... Tandai sebagai tidak relevan
	60 Peserta Ikut Sosialisasi Kebijakan PBB-P2 di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat Sebanyak 60 peserta mengikuti sosialisasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 yang dib... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan