Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 25 April 2026
	BERITA
	Purbaya Ancam Nonjobkan ASN Jika Restitusi Kekencangan dan Bermasalah DDTC News Menurut Purbaya, kebijakan membebastugaskan ASN sudah sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto. Tandai sebagai tidak relevan
	Lulus Kuliah, Magang, Dapat Uang Saku, Dapat Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Pajak Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Alasan Kebijakan WHA Dihapus Pemkot Makassar, ASN Wajib Berkantor Lagi Tribun-timur.com - Tribunnews.com Kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebelumnya diterapkan setiap Rabu resmi dihentikan. Pemkot Makassar menilai skema tersebut belum optimal dalam ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kemenko Polkam Dorong Penataan Infrastruktur Fiber Optik untuk Pemerataan Konektivitas Kemenko Polkam ... kebijakan, belum sinkronnya regulasi pusat dan daerah, serta koordinasi lapangan yang belum optimal. “Karena itu, penguatan sinergi lintas ... Tandai sebagai tidak relevan
	UMP Terapkan Kebijakan Green Campus, Dorong Efisiensi Energi dan Gaya Hidup Berkelanjutan Universitas Muhammadiyah Purwokerto Kebijakan ini mulai berlaku sejak 7 April 2026 dan menjadi bagian dari komitmen UMP dalam mengimplementasikan prinsip Sustainable Development ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Blokade AS Jadi Penghalang Utama Gencatan Senjata Stabil - YouTube YouTube Kebijakan Blokade AS Jadi Penghalang Utama Gencatan Senjata Stabil - [Metro Pagi Primetime]. No views · 1 minute ago. #BlokadeAS #GencatanSenjata ... Tandai sebagai tidak relevan
	Sinkronkan Kebijakan Pusat-Daerah, Disdukcapil Kalsel Bahas Pengelolaan Data Kependudukan Media Center Provinsi Kalimantan Selatan ... kebijakan dan implementasi di daerah selaras dengan arah kebijakan nasional. “Konsultasi ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa ... Tandai sebagai tidak relevan
	Sinkronkan Program dan Kebijakan, Lapas Kelas I Tangerang Terima Sosialisasi Peran ... Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ... kebijakan yang terintegrasi. Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I ... Dalam pemaparannya, Sekretaris Deputi menjelaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas ... Tandai sebagai tidak relevan
	Tekan Penghindaran Pajak, DJP Fokus Pengawasan Kepada Wajib Pajak Strategis - Ortax Ortax ... kebijakan pengawasan wajib pajak, melalui penetapan oleh kepala kanwil DJP. Melalui kebijakan tersebut, DJP menegaskan bahwa pengawasan terhadap ... Tandai sebagai tidak relevan
	Transportasi Umum Gratis di Jakarta saat WFH ASN, Sejalan dengan Kebijakan ... - MMC Kalteng MMC Kalteng Kebijakan ini tidak hanya memudahkan mobilitas warga, tetapi juga memiliki tujuan strategis dalam mengubah pola transportasi perkotaan. Secara ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan