| | |||||||
| Kebijakan | |||||||
| BERITA | |||||||
| Pemerintah Tegaskan Batas Antara Kritik Terhadap Kebijakan Publik - Berita JAKARTA, HUMAS MKRI – Pengaturan mengenai penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 240 dan Pasal 241 ...
| |||||||
| Serikat Buruh Jawa Barat Harap Kebijakan Pajak THR Ditinjau Ulang - IKPI IKPI, Jakarta: Serikat buruh di Jawa Barat berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan perpajakan terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) yang ...
| |||||||
Mojtaba Khamenei Pimpin Iran! Kebijakan Nuklir Makin Agresif, Rusia China Dipastikan Bantu Iran KOMPAS.TV - Benarkah Amerika tidak takut dengan pemimpin baru Iran? Dan apakah pemimpin baru Iran bakal memberi perlawanan sengit di tengah ...
| |||||||
| Kementerian PU Siapkan Jalan Nasional dan Diskon Tarif Tol 30% untuk Mudik Lebaran 2026 Kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan diskon transportasi yang diberikan pada moda lainnya. "Terkait diskon tarif tol, sejak awal ...
| |||||||
Dampak Konflik Global: JK Temui Ekonom Bahas Prioritas Kebijakan Nasional - YouTube ... kebijakan masa lalu, hingga keputusan kebijakan pemerintah saat ini. Menurutnya, pemerintah harus menentukan prioritas kebijakan yang fokus pada ...
| |||||||
| Mempersiapkan Forum Komunikasi Kebijakan Hukum Tahun 2026 Pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan menjadi salah satu bentuk dukungan Kanwil Kemenkum Sulteng terhadap program strategis Badan Strategi Kebijakan ...
| |||||||
| Kebijakan PBI BPJS Kesehatan tidak Boleh Abaikan Masyarakat Rentan - Partai NasDem Menurutnya, situasi menjadi semakin berat ketika keluarga tersebut justru terkena dampak dari kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang ...
| |||||||
| Pekan Depan Mulai Diberlakukan Pembatasan Truk Musim Lebaran 2026 Kebijakan ini mencakup pembatasan operasional kendaraan angkutan barang di jalan tol maupun jalan nontol (arteri) di sejumlah wilayah strategis.
| |||||||
| Daftar Inventaris Masalah Tanggapan Komnas Perempuan terhadap Rancangan Undang ... ... kebijakan yang berkeadilan. Komnas Perempuan memandang bahwa pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen ...
| |||||||
| Pemerintah Jelaskan Alasan Penundaan Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka ...
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar