Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 4 Februari 2026
	BERITA
	Mendiktisaintek Sampaikan Capaian 2025 dan Arah Kebijakan 2026 dalam Raker Komisi X DPR RI Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ... kebijakan dan pengawasan terhadap kebijakan Kemdiktisaintek. "Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas masukan, dan arahan baik selama ... Tandai sebagai tidak relevan
	Presiden Prabowo: MBG, Layanan Kesehatan Gratis, dan Pendidikan Jadi Motor ... Sekretariat Kabinet Kepala Negara menyampaikan bahwa seluruh kebijakan ... Seluruh capaian dan kebijakan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bangsa. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Prabowo Gabung Board of Peace, Great Institute: Sejalan Prinsip Bebas Aktif Okezone News Keputusan Prabowo bergabung dengan Board of Peace dinilai sejalan dengan prinsip bebas politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut ... Tandai sebagai tidak relevan
	Gubernur H. Muhidin Dukung Kebijakan Nasional Digitalisasi Penyaluran Bantuan Sosial Warta Wasaka - Provinsi Kalimantan Selatan Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan nasional terkait piloting digitalisasi bantuan sosial ... Tandai sebagai tidak relevan
	Daerah Terdampak Bencana Tak Bisa Disamaratakan Butuh Kebijakan Anggaran Khusus DPR RI PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung menegaskan perlunya kebijakan anggaran yang spesifik dan tidak disamaratakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Rapat Perencanaan BSK 2026, Kanwil Kemenkum Bali Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah Kanwil Kemenkum Bali - Kementerian Hukum Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan Rapat Perencanaan Kegiatan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Bali Tahun 2026, ... Tandai sebagai tidak relevan
	PN Lubuk Pakam Gelar Sosialisasi Kebijakan Mahkamah Agung - MariNews MariNews - Mahkamah Agung Kegiatan ini memperkuat sinergi antara pengadilan, aparat penegak hukum, dan advokat dalam mewujudkan sistem peradilan yang terintegrasi. Tandai sebagai tidak relevan
	Buka Komunikasi dengan Investor, Pemerintah Sampaikan Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pemerintah terus menjaga stabilitas kebijakan ekonomi nasional di tengah dinamika global dan perkembangan sektor keuangan domestik. Upaya tersebut ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemprov NTB: TAG–P3K Kerja Profesional dan Bernilai bagi Daerah Pemprov NTB Kebijakan ini merupakan praktik yang lazim di berbagai tingkatan pemerintahan daerah. Pembentukan TAG–P3K, lanjutnya, telah melalui proses legal dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Integrasikan Kebijakan Sampah Darat dan Laut dalam Satu Perpres Baru Esgnow - Republika Kebijakan ini akan menggabungkan Perpres No. 97/2017 dan Perpres No. 83/2018 menjadi satu kesatuan kebijakan nasional yang lebih komprehensif. Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan