Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 3 Februari 2026
	BERITA
	Dari PLN ke PT IWIP, Kebijakan Publik yang Kebablasan - PotretMalut.com PotretMalut.com Persoalan utama dari kebijakan ini adalah ketiadaan analisis yang komprehensif. Pelayanan listrik di Kecamatan Patani sebelumnya tergolong stabil dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Rakornas 2026, Sahat: Barantin Pastikan Kebijakan Karantina Selaras Arah Presiden Badan Karantina Indonesia ... kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. "Percaya bahwa kita membangun kekuatan. Kita jaga teritorial laut dan kekayaan kita karena kita ... Tandai sebagai tidak relevan
	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan ... Stunting.go.id Meskipun tidak secara eksplisit menyebut stunting sebagai sasaran kebijakan, penguatan layanan kesehatan pada masa kehamilan, persalinan, dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	RAKORNAS PEMERINTAH 2026 : PEMKAB SBB SELARASKAN ARAH PEMBANGUNAN Media Center Pemkab SBB - Kabupaten Seram Bagian Barat Forum nasional ini menjadi ruang konsolidasi kebijakan yang mempertemukan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kepala daerah, pimpinan DPRD provinsi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Hadiri Rakornas, Wali Kota: Pemkot Ternate Siap Dukung Kebijakan Pusat Kota Ternate Hadiri Rakornas, Wali Kota: Pemkot Ternate Siap Dukung Kebijakan Pusat. 03 Februari 2026; 2 View. PEMKOT TERNATE - Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pra Rakerpim UIN Jakarta 2026 Bahas Evaluasi Kinerja Enam Komisi Strategis UIN Jakarta Komisi I membahas evaluasi kebijakan lingkungan kampus yang dinilai belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan fasilitas. Isu utama yang disoroti antara ... Tandai sebagai tidak relevan
	Dorong Padat Karya, Pemkab Kutim Arahkan Pengelolaan SDA untuk Ciptakan Lapangan Kerja Kutai Timur JAKARTA- Pememrintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan bahwa arah kebijakan dalam mengelola kekayaan alam akan di optimalkan dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Perlu Tata Ulang Kebijakan Lingkungan - JDIH DPR Parlementaria Terkini - JDIH SETJEN DPR - DPR RI PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menata ulang kebijakan lingkungan, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pra Rakerpim UIN Jakarta 2026 Bahas Evaluasi Kinerja Enam Komisi Strategis UIN Jakarta ... kebijakan lingkungan kampus yang dinilai belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan fasilitas. Isu utama yang disoroti antara lain kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Sekolah di Surabaya Akui Pembatasan Gawai Tingkatkan Interaksi dan Fokus Belajar Siswa Pemerintah Kota Surabaya Kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menunjukkan dampak positif. Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan