| | |||||
| Kebijakan | |||||
| BERITA | |||||
| Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter antara Kementerian Keuangan dan ... - Bank Indonesia Bank Indonesia mengarahkan kebijakan moneter tahun 2026 secara konsisten untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1% dan nilai tukar Rupiah yang stabil ...
| |||||
| Prabowo-Trump sepakati tarif dagang 19% ke AS – Apa dampak kesepakatan ini? - BBC Dijelaskan pula bahwa kesepakatan kedua negara ini merupakan hasil proses negosiasi semenjak pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS pada April 2025.
| |||||
| OJK Ungkap Tiga Arah Kebijakan Sektor Keuangan di 2026 | Neraca.co.id "Arah kebijakan OJK pada tahun 2026 ini akan difokuskan pada tiga pilar utama, yang pertama, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan. Kemudian ...
| |||||
| Siaran Pers Sinergi Fiskal dan Moneter Tahun 2026 - Kementerian Keuangan Pada hari ini, 20 Februari 2026, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia melakukan rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026.
| |||||
| Pemerintah Tekankan Kebijakan Bioetanol Sebagai Upaya Akselerasi Kedaulatan Energi Nasional Penerapan kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk memperluas aktivitas usaha pada sektor energi domestik. Menteri Energi dan Sumber ...
| |||||
| Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG, Kemenag: Penyalurannya Sesuai Syariat untuk ... Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran ...
| |||||
| Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tetap Berikan Insentif PKB dan BBNKB di 2026 ... kebijakan ini tetap menjadi wujud komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kewajiban pajak kendaraan. "Kebijakan ini diambil dengan ...
| |||||
| Peran Kebijakan Iptek Jawab Tantangan Energi Surya di Daerah - BRIN "Kebijakan iptek tidak hanya bertujuan memajukan teknologi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Energi terbarukan tergolong teknologi ...
| |||||
| Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum Bahas Diseminasi SPAK–SPKP ... - BSK Kemenkum Jakarta, 20 Februari 2026 – Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum menggelar Rapat Pembahasan Kajian secara virtual sebagai bagian dari ...
| |||||
| Otonomi Daerah Dinilai Masih Simetris, Politik Hukum Pusat-Daerah Perlu Tata Ulang Setelah seperempat abad otonomi daerah berjalan, sejumlah pakar dan pembuat kebijakan menilai pendekatan yang digunakan masih terlalu seragam. Hal ...
| |||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar