| | |||||
| Kebijakan | |||||
| BERITA | |||||
| WFA Sebelum dan Setelah Lebaran bagi ASN dan Swasta - detikNews Pemerintah akan menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2026. Kapan WFA tersebut diterapkan?
| |||||
| Kemenko Polkam Sampaikan Capaian Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) Tahun 2025 Oleh karenanya, mulai tahun 2025, Kemenko Polkam bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan seluruh tahapan ...
| |||||
| Kemenkeu dan Kemendagri Perkuat Kebijakan DAK Non Fisik di Merauke - Provinsi Papua Selatan Keuda) Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Penguatan kebijakan tersebut dilakukan melalui ...
| |||||
| Kanwil Kemenkum NTT Raih Predikat Unggul AIEK 2025, Bukti Komitmen Hadirkan ... ... Kebijakan (AIEK) Wilayah Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kementerian Hukum RI sebagai ...
| |||||
| 11 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka dalam Perkara Ekspor CPO dan Turunannya ... Dalam kerangka kebijakan tersebut, CPO ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional yang secara kepabeanan diklasifikasikan dalam HS Code 1511, ...
| |||||
| Rakernas Adeksi Bahas Revisi UU Pemerintahan Daerah - kppod ... kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, isu-isu tersebut berpotensi besar memengaruhi pola penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa ...
| |||||
| Refleksi Seperempat Abad Otonomi Daerah, BRIN Dorong Evaluasi Berbasis Bukti untuk ... Forum ini menyoroti capaian, risiko, serta kebutuhan mendesak akan desain kebijakan baru yang mampu menjaga standar nasional sekaligus memberi ruang ...
| |||||
| Bos LPS Nilai Kebijakan WFA Bisa Bantu Dongkrak Pertumbuhan Kredit | Republika Online REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menilai kebijakan pemerintah menerapkan work from anywhere (WFA) ...
| |||||
| Tingkatkan Efektivitas Program Sosial, BPKP DIY Sambut Tim Kajian Kebijakan Graduasi ... YOGYAKARTA (11/02/2026) – Kepala Perwakilan BPKP DIY, Dessy Adin, menerima kunjungan tim dari Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan (Putrajakwas) ...
| |||||
| Biro Perekonomian Kalsel Sinkronkan Kebijakan Remunerasi dan Evaluasi Kinerja 14 ... ... kebijakan sistem remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sekaligus evaluasi biaya operasional dan pendapatan BLUD tahun 2025. Rapat ...
| |||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar