| | |||||||
| Kebijakan | |||||||
| BERITA | |||||||
| Tata Kelola Kebijakan Berbasis Bukti jadi Kunci Meningkatkan Kualitas Penyusunan ... Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima audiensi dari Tim Pusat Strategi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
| |||||||
| APBN 2026: Tujuan dan Arah Kebijakan - Media Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ...
| |||||||
| Hadiah Spesial HUT Jatim ke-80: Pembebasan Pajak Daerah untuk Warga Jawa Timur Kebijakan ini diumumkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur dalam konferensi pers di Ruang In House Training Kantor Bapenda ...
| |||||||
| Tabel Kehidupan Jadi Kompas Kebijakan Menuju Indonesia Emas 2045 - Infopublik.id Menurut Maliki, kebijakan publik harus bertumpu pada data kependudukan yang akurat dan presisi. Tabel kehidupan berfungsi sebagai kompas kebijakan ...
| |||||||
AHY: Kebijakan Zero Odol Berdampak Positif ke UMKM & Lapangan Kerja Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kebijakan ...
| |||||||
| Menko AHY tegaskan kebijakan zero ODOL tak akan ditunda, efektif 2027 - ANTARA News Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kebijakan zero over dimension over ...
| |||||||
| Pemkab Tuban Susun Strategi Kebijakan dan Evaluasi Program MBG ... kebijakan pelaksanaan program MBG dapat dipetakan menjadi 4 area. Pertama, adanya Setifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di SPPG. Sebagai bentuk ...
| |||||||
| Diskusi Strategi Kebijakan, Kemenkum Sumsel Tekankan Dampak Nyata Layanan Bantuan Hukum ... Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini ...
| |||||||
| Dinamika Politik Kebijakan Inovatif Penanggulangan Karhutla - Universitas Islam Riau Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau masih menjadi ancaman serius dengan dampak luas terhadap kesehatan, lingkungan, ...
| |||||||
| Dedi Mulyadi Dianggap Melakukan Formalisasi Pungli - kppod Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Eduardo Edwin Ramda menilai kebijakan 'Rereongan Sapoe Sarebu' yang ...
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar