Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 10 Oktober 2025
	BERITA
	Kebijakan Untuk Rakyat: Pemerintah Pastikan 45 Ribu Sumur Minyak akan Dikelola Rakyat Kementerian ESDM KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. REPUBLIK INDONESIA. SIARAN PERS. NOMOR: 079.Pers/04/SJI/2025. Tanggal: 9 Oktober 2025. Kebijakan Untuk ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pakar UMY: Kebijakan Pencampuran Etanol 10% Langkah Tepat Menuju Energi Bersih Nasional LLDIKTI Wilayah V "Dari sisi energi terbarukan, kebijakan ini sangat baik. Artinya, ke depan kita memang harus semakin banyak menggunakan energi yang dapat diperbarui, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Wilayah Bali-Nusa Tenggara Hari ke-2 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pada hari pertama pembinaan, telah dipaparkan terkait arah dan strategi kebijakan pemerintah digital, pelaksanaan penilaian kepuasan pengguna layanan ... Tandai sebagai tidak relevan
	[HOAKS] Presiden Prabowo Marah Besar atas Kebijakan Pelat Nomor Kendaraan di Sumut Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Kebijakan PrivasiPeta Situs. Website ini dikelola oleh Komdigi RI. Kami ... Tandai sebagai tidak relevan
	Tutup Pembinaan, PT Pontianak: Seragamkan Kebijakan MA & Kuasai KUHP Baru! Dandapala Digital Erwin Djong menjelaskan bahwa inti dari kegiatan ini adalah berfokus pada upaya menyeragamkan implementasi kebijakan Mahkamah Agung (MA) serta memberi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Registrasi SIM Card Berbasis Biometrik, Pelanggan Perlu Paham Risikonya Kompas.id JAKARTA, KOMPAS — Implementasi kebijakan registrasi kartu nomor telepon seluler atau Subscriber Identity Module (SIM) card dengan memakai data ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Balai PUPR Jadi Disertasi Doktor Untad - Kemenkumham Sulteng Kemenkumham Sulteng - Kementerian Hukum "Kebijakan Hukum Pembentukan Balai-Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah dalam Perspektif Otonomi Daerah.". Tandai sebagai tidak relevan
	Diskusi Strategi Kebijakan Kemenkum Jateng Bahas Penguatan Pengawasan Notaris Kemenkumham Jateng - Kementerian Hukum Mengangkat tema Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 (Permenkumham 15/20) tentang Tata Cara ... Tandai sebagai tidak relevan
	Dorong Inovasi Kebijakan Hukum, Kanwil Kemenkum NTT Hadiri Policy Talks Penguatan ... Kanwil NTT - Kementerian Hukum Kupang – Dalam upaya memperkuat kapasitas aparatur di bidang analisis dan perumusan kebijakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara ... Tandai sebagai tidak relevan
	Rapat Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Ormas Asing di Indonesia - Sekretariat Negara Sekretariat Negara Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara (Biro KTLN Kemensetneg) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan Tata Kelola ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan