Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 26 September 2025
	BERITA
	Kebijakan BBM Bahlil Dinilai Blunder, Rugikan Pertamina & Swasta - Bloomberg Technoz Bloomberg Technoz Kebijakan bahan bakar minyak (BBM) Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dinilai tidak hanya bagi operator SPBU swasta, tetapi juga Pertamina. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan TKDN Terbaru, Ini Respon Pelaku Industri Otomotif Nasional Kompas Otomotif Kebijakan tersebut dirilis untuk mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya mendorong kemandirian bangsa, membuka lapangan kerja ... Tandai sebagai tidak relevan
	Bagaimana dana Rp200 triliun bisa sampai ke masyarakat? - BBC News Indonesia BBC Bagaimana kebijakan Rp200 triliun Menkeu Purbaya bisa terasa oleh masyarakat? 7 jam yang lalu. Pemerintah sudah menyalurkan dana Rp200 triliun ke ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kementerian PANRB Perkuat Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Daerah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi BATU - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong perbaikan dan penyesuaian pada arah kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Indonesia Timur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ... Kebijakan Pemerintah Digital, di Makassar, Kamis (22/09/2025). Pembinaan ditujukan bagi 35 pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang berada di ... Tandai sebagai tidak relevan
	BKN Luncurkan 8 Kebijakan Baru Pro-Karier ASN, Dukung Asta Cita Presiden dan Visi-Misi Daerah Badan Kepegawaian Negara Bandung – Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi meluncurkan 8 kebijakan terbaru yang berorientasi pada perlindungan dan pengembangan karier ASN. Tandai sebagai tidak relevan
	Prabowo Rilis Kebijakan Energi Nasional, EBET Ditargetkan 23% di 2030 CNBC Indonesia Dengan adanya Kebijakan Energi Nasional yang baru tersebut, artinya target bauran energi baru terbarukan nasional bergeser dari kebijakan sebelumnya. Tandai sebagai tidak relevan
	Dukung Sistem Perpajakan yang Adil, Pramono Tandatangani Kebijakan Relaksasi Sejumlah Pajak Hukumonline Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi menandatangani kebijakan relaksasi sejumlah pajak daerah yang mencakup Bea Perolehan Hak atas ... Tandai sebagai tidak relevan
	Menteri ATR/BPN: Kebijakan Agraria Dirancang Beri Manfaat untuk Masyarakat Tribratanews Polri Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Bos Badan Pangan Blak-blakan soal Nasib Kebijakan Beras Satu Harga - CNN Indonesia CNN Indonesia Bapanas menyebut wacana kebijakan beras satu harga belum kembali dibahas pemerintah setelah sempat ramai saat ada kasus beras oplosan. Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan