| | |||||||
| Kebijakan | |||||||
| BERITA | |||||||
| Prabowo: Kebijakan tunjangan anggota DPR akan dicabut - ANTARA News Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI berencana mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan ...
| |||||||
Ramai-Ramai Tolak Tunjangan Fantastis DPR, Imbas Demo di Sejumlah Daerah, Kebijakan ... KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto menyatakan DPR akan mencabut sejumlah kebijakannya, termasuk tunjangan bagi anggota dewan, ...
| |||||||
| Negara harus evaluasi menyeluruh kebijakan yang merugikan rakyat, jangan labeli aksi ... Negara harus evaluasi menyeluruh kebijakan yang merugikan rakyat, jangan labeli aksi demonstrasi dengan tuduhan makar dan terorisme. Menanggapi ...
| |||||||
Sejumlah Kebijakan Akan Dihapus, Termasuk Tunjangan Anggota DPR | Sindo Sore|31/08 Presiden Prabowo: Sejumlah Kebijakan Akan Dihapus, Termasuk Tunjangan Anggota DPR | Sindo Sore|31/08. 3.8K views · 4 hours ago ...more. SINDOnews.
| |||||||
| Prabowo: Semua Partai Sepakat Cabut Tunjangan Anggota DPR - Tempo.co Presiden Prabowo mengumumkan semua partai politik yang duduk di DPR RI sepakat mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR RI dan menetapkan ...
| |||||||
Prabowo Umumkan Kebijakan DPR: Tak Ada Lagi Tunjangan dan Kunker ke Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menangguhkan atau moratorium kunjungan kerja (kunker) anggotanya ke luar negeri. Hal itu disampaikan langsung ...
| |||||||
[BREAKING NEWS] Presiden Prabowo: Sejumlah Kebijakan DPR RI akan Dicabut | tvOne Breaking News, https://www.tvOnenews.com - [BREAKING NEWS] Presiden Prabowo: Sejumlah Kebijakan DPR RI akan Dicabut | tvOne Presiden RI Prabowo ...
| |||||||
Prabowo: DPR Akan Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunker Luar Negeri "DPR akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan Anggota DPR dan juga moratorium kunjungan negara ke Luar Negeri," ...
| |||||||
| Presiden Sambut Positif Moratorium Kunker Luar Negeri dan Pencabutan Tunjangan DPR Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan partai politik mencabut keanggotaan anggota DPR bermasalah dan mengevaluasi kebijakan, seraya mengajak
| |||||||
| Sivitas UGM: Hentikan Kebijakan yang Tak Berpihak pada Keadilan - Kompas.id UGM meminta pemerintah dan DPR membatalkan kebijakan-kebijakan yang tak berpihak pada keadilan, menambah kesenjangan, mengancam demokrasi, ...
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar