| | |||||||
| Kebijakan | |||||||
| BERITA | |||||||
| Asistensi Kebijakan Survey Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian Pelayanan Publik menggelar Asistensi Kebijakan Survey ...
| |||||||
| Segera Wujudkan Kebijakan Zero Truk ODOL - Hukumonline Kebijakan pengendalian/larangan truk ODOL yang dikomandani oleh Kemenko Infrastruktur dan Kemenko Ekonomi, dan konon sudah diendors oleh Presiden ...
| |||||||
| Kementerian PANRB Dorong K/L Laporkan Nilai SKM Per Jenis Layanan Asdep Pemberdayaan Partisipasi Publik Kementerian PANRB Insan Fahmi saat membuka Asistensi Kebijakan SKM dan FKP Tahun 2025 di Jakarta, ...
| |||||||
Pemanggilan Kades Oleh Pansus Terkait Kebijakan Bupati yang Diduga Menyalahi Aturan Kabar Merah Putih, https://www.tvOnenews.com - Pemanggilan Kades Oleh Pansus Terkait Kebijakan Bupati yang Diduga Menyalahi Aturan | tvOne Proses ...
| |||||||
| Perkuat Basis Data Skor PPH Hingga Level Desa, Dorong Kebijakan Pangan Lebih Tepat Sasaran Ketersediaan data pangan yang akurat merupakan fondasi penting dalam perumusan kebijakan. Oleh karenanya, Badan Pangan Nasional/National Food ...
| |||||||
| Temui Massa Aksi, Anggota DPRD Sumut: Kebijakan Kurang 'Sreg' di Hati Warga - detikcom Anggota DPRD Sumut Faisal menilai kebijakan pemerintah kurang diterima masyarakat. Ia juga menyampaikan belasungkawa atas kasus ojol Affan yang ...
| |||||||
| Kenaikan Tunjangan DPR Didemo Mahasiswa-Buruh, Dosen UGM: Kebijakan Nirempati Demonstrasi mahasiswa dan buruh di Jakarta salah satunya memprotes kenaikan tunjangan DPR. Kebijakan ini dinilai tidak berempati pada kesulitan ...
| |||||||
| Eks Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Bina Umrah dan Haji Dipanggil KPK - Metro TV Mantan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Abdul Muhyi, dipanggil penyidik hari ini, 29 Agustsu 2025. "Pemeriksaan ...
| |||||||
| Amnesty-Greenpeace Desak RI Cabut Kebijakan Tak Berpihak ke Rakyat - CNN Indonesia Ormas sipil sebut ada rasa frustasi di kalangan masyarakat soal kebijakan pemerintah yang lebih pro-elite.
| |||||||
| Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Hentikan Kebijakan Pro-Elite dan Kebrutalan Polisi Belakangan ini terjadi peningkatan rasa frustrasi di kalangan rakyat Indonesia, terutama karena kebijakan-kebijakan yang lebih pro-elite daripada ...
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar