Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 29 Agustus 2025
	BERITA
	Asistensi Kebijakan Standar Pelayanan Program Prioritas Presiden Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Foto: nan/HUMAS MENPANRB · Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Asistensi Kebijakan Standar Pelayanan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Perkuat Pengambilan Kebijakan Berbasis Data, Pemerintah Manfaatkan Kecerdasan Buatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. SIARAN PERS HM.02.04/298/SET.M.EKON.3/08/2025. Perkuat Pengambilan Kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Rakor Arah Kebijakan Manajemen ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Rapat Koordinasi Arah Kebijakan Manajemen ASN, di Jakarta, Kamis ( ... Tandai sebagai tidak relevan
	Diskusi Strategi Kebijakan: Kanwil Kemenkum Lampung Dorong Ciptakan Iklim Usaha ... Kemenkumham Lampung - Kementerian Hukum Kepala Kantor Wiayah Kementerian Hukum, Benny Daryono menyampaikan bahwa maksud dari kegiatan diskusi ini adalah untuk membahas kebijakan sebagaimana ... Tandai sebagai tidak relevan
	Diskusi Strategi Kebijakan: Kanwil Kemenkum Sumsel Ikut Rumuskan Rekomendasi ... Kemenkumham Sumsel - Kementerian Hukum Palembang, 28 Agustus 2025 — Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan menghadiri ... Tandai sebagai tidak relevan
	Dukung Kebijakan Pemerintah Cegah Stunting, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga Gelar ... Pertamina Hulu Indonesia Dukung Kebijakan Pemerintah Cegah Stunting, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga Gelar Sosialisasi dan Salurkan Makanan Tambahan dan Bergizi. Kutai ... Tandai sebagai tidak relevan
	Ramai Aksi Protes Kenaikan Tunjangan DPR, Dosen UGM Sebut Kebijakan ini Gagal ... Universitas Gadjah Mada Kebijakan menaikkan tunjangan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit ini menurut hemat Nurhadi menunjukkan kurangnya empati atau kepekaan sosial ... Tandai sebagai tidak relevan
	BSK Kemenkum Jateng Perkuat Analisis Dampak Kebijakan Lewat Diseminasi Permenkum 21/2021 Kemenkumham Jateng - Kementerian Hukum Semarang – Dalam rangka meningkatkan kualitas analisis kebijakan di tingkat wilayah, Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian ... Tandai sebagai tidak relevan
	Mendagri: Kebijakan Pajak Daerah Perlu Pertimbangkan Kondisi Ekonomi - DDTC News DDTC News Mendagri Tito Karnavian menekankan setiap produk hukum daerah memerlukan uji publik, sosialisasi, dan analisis risiko sebelum diterbitkan. Tandai sebagai tidak relevan
	Metode FDM Perkuat Validitas Penelitian Kebijakan Publik - BRIN BRIN Fuzzy Delphi Method (FDM) merupakan pendekatan kuantitatif untuk memperkuat validitas penelitian kebijakan. "Metodologi FDM sangat relevan bagi ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan