Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 28 Agustus 2025
	BERITA
	Ada Kebijakan Ini, Siap-Siap Seleksi CPNS 2026 Diperketat! - CNBC Indonesia CNBC Indonesia Pemerintah akan memperketat seleksi CPNS 2026 dengan kebijakan zero growth. Perekrutan pegawai baru akan lebih sedikit dari yang pensiun. Tandai sebagai tidak relevan
	Dampak Kebijakan Pariwisata, SP3JB Nilai Demul Layak Dimakzulkan - detikcom detikcom Serikat Pekerja Pariwisata Jabar protes kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang berdampak buruk pada ekonomi pariwisata, mendorong pemakzulan. Tandai sebagai tidak relevan
	Kanwil Kemenkum NTT Ikut Diskusi Strategi Kebijakan Analisis Strategi Implementasi ... Laman Resmi Kantor Wilayah Kemenkumham - Kementerian Hukum Kupang – Dalam upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan sistem hukum nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil… Kanwil ... Tandai sebagai tidak relevan
	Reformasi Kebijakan Perberasan - Kompas.id Kompas.id Pengelolaan bahan pangan pokok, terutama beras, kian merisaukan banyak pihak. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tak mampu menekan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Wujudkan Kampus Berdampak, FISIP UMJ Terapkan Model Kebijakan EMMIE Framework ... Universitas Muhammadiyah Jakarta FISIP UMJ lakukan uji coba penerapan model kebijakan EMMIE Framework di daerah pesisir Kabupaten Kupang, 17 sampai 22 agustus 2025 lalu. Tandai sebagai tidak relevan
	Wabup Nagan Raya: KUA-PPAS 2026 Selaras Kebijakan Nasional - InfoPublik InfoPublik ... Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Dalam kesempatan itu, Wabup Raja Sayang ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pengelolaan Sampah yang Efektif Bergantung pada Data yang Akurat Kementerian Lingkungan Hidup "Workshop ini bertujuan memperkuat sistem pendataan berbasis bukti, meningkatkan kualitas data di SIPSN, serta memastikan kebijakan yang diambil tepat ... Tandai sebagai tidak relevan
	Satu Dekade PERSADA UB, Hilirisasi Riset Hukum Pidana untuk Kebijakan dan Keadilan Hukumonline Satu Dekade PERSADA UB, Hilirisasi Riset Hukum Pidana untuk Kebijakan dan Keadilan. Riset tidak boleh berhenti pada publikasi akademik, tetapi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Tindaklanjuti Kebijakan BAZNAS RI, BAZNAS Kota Yogyakarta Serahkan SK UPZ ... BAZNAS KOTA YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta Misbahrudin, mewakili Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk wilayah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Hadiri Rakornas PHD 2025 di Sulawesi Tenggara., Bupati Kampar ; Sangat Penting Untuk ... Media Center Kampar Menurutnya, setiap program dan kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus memiliki landasan hukum yang jelas agar dapat berjalan efektif dan ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan