| | |||||||
| Kebijakan | |||||||
| BERITA | |||||||
| Integritas dan Kebijakan Antikorupsi Sebagai Katalisator Implementasi ESG - Hukumonline ESG tanpa integritas adalah bangunan yang rapuh. Sudah saatnya perusahaan di Indonesia memandang antikorupsi bukan sekadar kewajiban kepatuhan, ...
| |||||||
| Ketika Kebijakan Diadili: Kontroversi Vonis Tom Lembong - Tempo.co Tim kuasa hukum Tom menilai vonis tersebut sebagai bentuk kriminalisasi kebijakan. Menurut mereka, kebijakan impor gula oleh Tom Lembong merupakan ...
| |||||||
| Potret kebijakan publik pemerintahan Prabowo-Gibran – Viral dulu, cabut kemudian - BBC Bukan hanya sekali pemerintah membatalkan kebijakan setelah protes warga di media sosial bergaung kencang alias viral. Apa dampak terburuk dari ...
| |||||||
| Ragam Kebijakan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo yang Tuai Pujian Publik - detikNews Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho menuai apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak atas terobosan dan kebijakan strategisnya di bidang lalu ...
| |||||||
Video: Pengamat Soroti Kebijakan Tarif Trump 19% ke Bisnis Digital - 20detik - detikcom Pengamat Telekomunikasi dan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menyoroti kebijakan tarif Trump 19% untuk seluruh produk asal Indonesia ...
| |||||||
| Penundaan Rilis Data Kemiskinan Berisiko Ganggu Akurasi Kebijakan - Kompas.id "Data BPS menjadi rujukan utama bagi pemerintah, DPR, maupun pemerintah daerah. Jika data aktual tidak tersedia tepat waktu, kebijakan rentan hanya ...
| |||||||
| Kemendikdasmen RI Perkuat Komunikasi Kebijakan Lewat Temu Pegiat Media Daring IBTimes.ID – Dalam rangka memperkuat komunikasi kebijakan dan membangun kolaborasi strategis dengan para pemangku kepentingan, ...
| |||||||
| Seskab Rapat Tertutup Bersama Polri hingga BIN, Pengamat Curiga bakal Ada Kebijakan ... Bisa jadi bakal ada kebijakan yang memicu kontroversi. "Ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat adanya dinamika politik dan keamanan yang cukup ...
| |||||||
| Hadiri Mukernas AMPHURI, Dirjen PHU Bedah Dinamika Kebijakan Haji dan Umrah Berdasarkan UU tersebut kuota untuk jemaah haji khusus sebesar 8%. Hilman juga menambahkan bahwa situasi kebijakan di Arab Saudi juga kerap berubah ...
| |||||||
| Golkar: Tempat Berkantor Wapres Tergantung Kebijakan Politik Presiden - Metro TV "Wapres berkantor di mana tergantung kebijakan politik Presiden," kata Sarmuji kepada Media Indonesia, Minggu, 20 Juli 2025. Menurut Sarmuji, Presiden ...
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar