Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 2 Juli 2025
	BERITA
	Hasilkan Kebijakan Aspiratif dan Berdampak, Menteri PANRB Terima Masukan dari PPI Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri PANRB Rini Widyantini saat Audiensi dengan Perhimpunan Periset Indonesia (PPI), di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (01/06/2026). Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Peraturan Keamanan Informasi dan Siber Untuk Perbankan | Klinik Hukumonline Hukumonline Kebijakan peraturan keamanan informasi dan siber yang relevan untuk perbankan diatur secara komprehensif melalui POJK 11/2022 dan SEOJK 29/2022. Tandai sebagai tidak relevan
	Daftar 10 Komoditas yang Aturan Impornya Dilonggarkan - Tempo.co Tempo.co TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah Indonesia menetapkan relaksasi kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Stabilitas Ekonomi Jawa Barat Terjaga Melalui Kebijakan Fiskal yang Responsif dan Adaptif Direktorat Jenderal Pajak PBB terkontraksi sebesar 34,14% sebagai dampak perubahan kebijakan pencatatan penerimaan pajak atas kewajiban pajak perusahaan-perusahaan besar di ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Relaksasi Kebijakan Impor 10 Komoditas - Metro TV Metro TV Melalui paket ini, pemerintah melonggarkan atau merelaksasi kebijakan impor terhadap sepuluh komoditas dan mempermudah perizinan usaha waralaba di ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Problematis Menteri Rugikan Citra Presiden - Rmol.id Rmol.id Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah mengingatkan agar para menteri tidak menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tandai sebagai tidak relevan
	Minta Kejelasan Zero ODOL, Ratusan Sopir Truk akan Berdemonstrasi Besok - Tempo.co Tempo.co Ika mengatakan pemerintah menerapkan kebijakan Zero ODOL tanpa melihat persoalan di lapangan dan tidak melibatkan pengemudi truk. Menurut dia, ada ... Tandai sebagai tidak relevan
	Penjelasan Lengkap Paket Deregulasi Kebijakan Perdagangan - Kompas Money Kompas Money Rincian Permendag sesuai klaster komoditas, yaitu Permendag Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Menpan RB Sebut Kebijakan WFA bagi ASN Bersifat Opsional - DDTC News DDTC News Kebijakan WFA bagi ASN dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap instansi. Fleksibilitas kerja ASN antara lain sudah diterapkan oleh Kemenkeu. Tandai sebagai tidak relevan
	Legislator PKS: Kebijakan Co-Payment Harus Utamakan Keadilan dan Perlindungan Masyarakat PKS.id Kebijakan co-payment harus berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Jangan sampai kebijakan ini justru berpotensi ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan