| | |||||
| Kebijakan | |||||
| BERITA | |||||
| Pemerintah terbitkan sembilan Permendag baru terkait kebijakan impor - ANTARA News Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut output atau keluaran dari deregulasi kebijakan impor menghasilkan sembilan Peraturan Menteri ...
| |||||
| Tok! Permendag No 8/2024 Akhirnya Dicabut, Ini Gantinya - CNBC Indonesia Pemerintah Indonesia rilis Paket Deregulasi Tahap Pertama, memudahkan kebijakan impor dan berusaha untuk mendorong daya saing dan penciptaan ...
| |||||
| Permendag 8/2024 Resmi Dicabut, Ini 9 Aturan Penggantinya - Ekonomi Bisnis Kemendag resmi mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
| |||||
| Prabowo Terbitkan Aturan Baru Izin Investasi, Dilarang Bikin Kebijakan Lain! - detikFinance Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru demi mendongkrak investasi. Hanya boleh mengacu pada aturan ini, dan dilarang keras menerbitkan ...
| |||||
| Menteri PANRB: Kebijakan Work From Anywhere Bagi ASN Bersifat Opsional - Tempo.co Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rini Widyantini mengatakan kebijakan flexible working arrangement (FWA) itu tidak bersifat wajib untuk ASN.
| |||||
| Pemerintah Umumkan Deregulasi Kebijakan Impor dan Kemudahan Berusaha - Niaga.Asia JAKARTA.NIAGA.ASIA – Pemerintah hari ini mengumumkan Deregulasi Kebijakan Impor dan Kemudahan Berusaha dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ...
| |||||
| Deregulasi Kebijakan, Ketentuan Impor Barang Direvisi Lagi - DDTC News Deregulasi kebijakan impor menjadi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global.
| |||||
| 4 Permendag Dihapus buat Longgarkan Impor RI, 9 Regulasi Baru Terbit - detikFinance ... Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025). Budi menjelaskan bahwa penerbitan ...
| |||||
| Kemiskinan Bukan Takdir:Menimbang Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan - Berdikari Online Negara, lewat tangannya yang paling konkret—kebijakan publik—harus memastikan itu bukan sekadar cita-cita, tapi kenyataan yang hadir di kampung- ...
| |||||
| Dukung Kebijakan Deregulasi, PKB : Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional | FPKB DPR RI JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, mendukung paket kebijakan deregulasi yang ...
| |||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar