| | |||||||
| Kebijakan | |||||||
| BERITA | |||||||
| Kebijakan proteksionis AS tak goyahkan komitmen RI pada industri hijau - Antaranews Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS) ...
| |||||||
| Ahli Pidana Apresiasi Kebijakan Remisi Tambahan Napi: Ini Kemajuan - detikNews Fickar mengingatkan kebijakan ini harus diiringi evaluasi untuk memastikan pembinaan benar-benar merubah perilaku warga binaan permasyarakatan.
| |||||||
| JKN Satu Kelas Kebijakan Kontraproduktif - KOMPAS.com Inti dari kebijakan JKN KRIS adalah peleburan/penghapusan kelas dalam layanan BPJS Kesehatan. Tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3; yang ada ...
| |||||||
| Kebijakan Baru BEI: Perpanjang Perdagangan-Buka Kode Domisili - Market Bloomberg Technoz, Jakarta - Selama sepekan terakhir, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan adanya kemungkinan penyesuaian terhadap kebijakan ...
| |||||||
| Kebijakan BMAD Ditolak, Industri Tekstil Terhindar dari Badai PHK - Metro TV API mengapresiasi pemerintah atas putusan Kementerian Perdagangan yang tidak memproses lebih lanjut pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) impor ...
| |||||||
Untung Rugi Kebijakan Zero Odol - YouTube Aksi ini tidak hanya menyoroti kebijakan ODOL yang rencananya akan diberlakukan penuh mulai tahun 2026, tetapi juga menuntut pemberantasan praktik ...
| |||||||
| Industri Merasa Dikhianati Kebijakan Pemerintah - Epaper Media Indonesia ASOSIASI Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mempertanyakan surat internal Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang ...
| |||||||
| Lanjutkan Evaluasi Kebijakan Terkait Perseroan Perorangan Melalui Pengambilan Data ke ... Cilegon - Dalam rangka melanjutkan tahapan Analisis Implementasi dan Evaluasi Dampak Kebijakan (AIEK) Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum ...
| |||||||
| Aturan Program Zero ODOL, Dasar Hukum hingga Sanksi Pelanggar - detikcom Zero ODOL adalah kebijakan nasional yang bertujuan menghilangkan praktik truk kelebihan muatan dan modifikasi dimensi tidak sesuai standar. Pemerintah ...
| |||||||
| KUR Perumahan Rp130 Triliun Diusulkan ke Komite Kebijakan - Finansial Bisnis ... Kebijakan KUR Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan Kementerian Perumahan dan Kawasan ...
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar