Google Alert - KPK

	KPK Pembaruan harian ⋅ 6 Mei 2025
	BERITA
	KPK Terbuka Kerja Sama dengan Pansel KY, Siap Beri Info yang Dibutuhkan - detikNews detikNews - detikcom Ketua pansel KY periode 2025-2030, Dhahana Putra, akan menggandeng PPATK, KPK, dan BIN untuk seleksi anggota KY. KPK menegaskan terbuka untuk ... Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Terancam Tak Bisa Tangkap Direksi BUMN, Ini Dasar Hukumnya - KOMPAS.com KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam tidak lagi memiliki wewenang untuk menangkap dan memproses hukum direksi Badan ... Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Periksa WN Korsel di Luar Negeri Jadi Saksi Kasus Eks Bupati Cirebon - detikNews detikNews - detikcom KPK telah memeriksa warga Korea Selatan (Korsel) yang dirahasiakan identitasnya kasus dugaan korupsi terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana ... Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Akan Siapkan Data untuk Proses Seleksi Anggota KY - Tempo.co Tempo.co KPK membuka peluang kerja sama antara PPATK dan BIN untuk proses seleksi calon anggota Komisi Yudisial. Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Panggil Eks VP Keuangan ASDP Terkait Kasus Caplok PT Jembatan Nusantara detikNews - detikcom KPK memanggil mantan VP Keuangan PT ASDP Indonesia Ferry Persero tahun 2021, yakni Susilo Prasojo, dalam dugaan korupsi proses KSU dan akuisisi PT ... Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Mengkaji Kewenangan Penanganan Korupsi Setelah Ada UU BUMN - Tempo.co Tempo.co Setelah UU BUMN diberlakukan mulai 24 Februari 2025, KPK tidak lagi memiliki wewenang menangani dugaan korupsi di perusahaan negara. Tandai sebagai tidak relevan
	Wakil Ketua KPK dukung Presiden soal segera bahas RUU Perampasan Aset - Antaranews Antaranews Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mendukung komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan percepatan pembahasan ... Tandai sebagai tidak relevan
	KPK Respons soal Direksi-Komisaris BUMN Bukan Penyelenggara Negara CNN Indonesia KPK tengah melakukan kajian mendalam perubahan UU BUMN yang mengeluarkan dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN dari kategori penyelenggara ... Tandai sebagai tidak relevan
	Jalankan Tugas hingga Kewenangan, KPK Kaji UU BUMN Anyar - Metro TV Metro TV Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tandai sebagai tidak relevan
	Soal Aturan Anyar BUMN, Pimpinan KPK: Tersangka Sebelum UU Berlaku Masih Bisa Diproses Metro TV Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak memberikan pandangannya soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan