Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 22 Mei 2025
	BERITA
	NU Bekasi Protes Kebijakan Ijazah Dedi Mulyadi - CNN Indonesia CNN Indonesia PCNU Bekasi memprotes kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi terkait penyerahan ijazah sukarela oleh sekolah ke siswa. Tandai sebagai tidak relevan
	BI-Rate Turun 25 bps Menjadi 5,50%: Mempertahankan Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan ... Bank Indonesia Penguatan implementasi kebijakan RPLN ini ditujukan untuk meningkatkan sumber pendanaan bank dari luar negeri sesuai kebutuhan perekonomian dengan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Mereka Desak Penghentian Program Dedi Mulyadi Kirim Anak ke Barak Militer - Tempo.co Tempo.co Kebijakan Dedi itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/Kesra. Program ini menyasar peserta didik dengan perilaku khusus, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Buruh Minta Prabowo Kaji Ulang KRIS Pengganti Kelas BPJS Kesehatan - detikFinance detikFinance - detikcom Buruh yang tergabung dalam Forum Jaminan Sosial (Jamsos) menolak kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS). Tandai sebagai tidak relevan
	Kontroversi Kebijakan Dedi Mulyadi: dari Barak Militer hingga Vasektomi - Tempo.co Tempo.co SEJUMLAH kebijakan yang dibuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memancing pembicaraan publik. Mantan Bupati Purwakarta itu mengirim anak-anak dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kemenkum Jabar ikuti Diskusi Publik Analisis Kebijakan Terkait Juklak dan Juknis JF ... Kemenkumham Jabar Dalam rangka penguatan peran Jabatan Fungsional (JF) Penyuluh Hukum, Badan Strategi Kebijakan (BSK) menggelar forum diskusi yang menghadirkan berbagai ... Tandai sebagai tidak relevan
	Forum Jamsos minta Prabowo kaji ulang kebijakan KRIS BPJS Kesehatan - Antara News jatim Antara News jatim Forum Jaminan Sosial Nasional Jamsos meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang kebijakan penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Baru, Jemaah Haji Wajib Pakai Jalur Resmi untuk Dam dan Kurban KOMPAS.com "Kebijakan hanya boleh dilakukan melalui lembaga resmi pemerintah bernama Adahi. Lembaga ini ditunjuk langsung oleh Kerajaan Arab Saudi," ujar Yusron ... Tandai sebagai tidak relevan
	Tingkatkan Kualitas Penyusunan Naskah Kebijakan, Pustrajak Penda Dorong ... Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Bandung (BMBPSDM)---Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Pustrajak Penda) Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya ... Tandai sebagai tidak relevan
	Mendalami tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Industri Ketenagakerjaan Hukumonline Sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan mengedepankan kesejahteraan. Adanya pemberlakuan undang-undang bidang ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan