Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 29 April 2025
	BERITA
	Kebijakan 'Gila' Jadi Bumerang, Trump Mulai Tertolak di Dalam Negeri - CNBC Indonesia CNBC Indonesia Tingkat persetujuan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menurun saat ia mendekati 100 hari menjabat. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan 'Gila' Jadi Bumerang, Trump Mulai Tertolak di Dalam Negeri - YouTube YouTube Tingkat persetujuan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mengalami penurunan saat masa jabatannya mendekati 100 hari. Tandai sebagai tidak relevan
	Laporkan Kemajuan Penting Negosiasi Kebijakan Tarif Amerika Serikat ke Presiden ... Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Laporkan Kemajuan Penting Negosiasi Kebijakan Tarif Amerika Serikat ke Presiden Prabowo Subianto, Menko Airlangga: Kita Tawarkan Win-Win Solution ... Tandai sebagai tidak relevan
	Rincian 5 Kesepakatan Indonesia dan AS Setelah Negosiasi Tarif Trump - Tempo.co Tempo.co ... kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump atau tarif Trump yang berpotensi menekan ekspor nasional. ... "Pemerintah telah menjajaki proses dan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Sentralisasi kebijakan yang tidak transparan kacaukan pembangunan BTS nasional The Conversation Akibatnya, sinkronisasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur digital tidak maksimal antara pemerintah pusat dan daerah serta industri pendukung. Tandai sebagai tidak relevan
	Pj. Sekda, Aswin Khatib Buka Bimtek Analis Kebijakan di Lingkungan Pemkab Sanggau Diskominfo Sanggau - Pemkab Sanggau "Saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Sanggau (Bumi Daranante) kepada narasumber dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas ... Tandai sebagai tidak relevan
	Said Iqbal Klaim 95 Persen Buruh Dukung Kebijakan Prabowo - KOMPAS.com KOMPAS.com "Kami mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Buruh-buruh Indonesia secara mayoritas. Saya boleh klaim 95 persen buruh Indonesia dengan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemkot Jakbar Sosialisasi Kebijakan PBB-P2 Tahun 2025 - Kota Administrasi Jakarta Barat Jakarta Barat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Suku Badan Pendapatan Daerah Kota menyosialisasikan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Bansos Bukan Hanya untuk Lansia dan Disabilitas, Simak Kebijakan Pemerintah untuk ... Radar Bogor Terkait kebijakan terbaru mengenai penghentian bansos PKH dan BPNT bagi KPM usia produktif, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut dan masih ... Tandai sebagai tidak relevan
	LG Mundur dari Konsorsium Baterai EV, Menperin: Kebijakan Hilirisasi Tetap Berjalan Hukumonline Kemenperin menegaskan bahwa pengembangan ekosistem kendaraan listrik juga selaras dengan kebijakan hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintahan ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan