Kebijakan | |||||
BERITA | |||||
Pengamat Sebut Bahlil Lebih Utamakan Kebijakan Jokowi Ketimbang Prabowo | tempo.co Kebijakan Jokowi yang diutamakan Bahlil berkaitan dengan penggunaan energi fosil daripada energi baru terbarukan.
| |||||
PPN 12 Persen Resmi Berlaku 2025! Pemerintah Pastikan Kebijakan Selektif dan Tepat Sasaran Presiden Prabowo Subianto juga menanggapi kebijakan ini dengan menyatakan bahwa kenaikan PPN memang diperlukan untuk stabilitas perekonomian, namun ...
| |||||
Tindaklanjuti Kebijakan Presiden RI, Pemkot Semarang Segera Lakukan Perhitungan UMK ... Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang dengan cepat menindaklanjuti kebijakan Presiden Prabowo mengenai kenaikan Upah Minimum Kota tahun 2025. Kamis (5/ ...
| |||||
Kebijakan Bahlil Mencederai Komitmen Presiden Prabowo - Media Indonesia Kebijakan Bahlil justru mengutamakan pengembangan energi fosil Bahlil menginstruksikan untuk mengenjot produksi minyak dan gas di hulu.
| |||||
Pendekatan Realis Kebijakan Non-Blok Indonesia di Tengah Rivalitas AS dan China Di Era Jokowi Kebijakan luar negeri Indonesia selama era Presiden Joko Widodo mencerminkan pendekatan pragmatis yang berakar pada teori realisme dalam hubungan ...
| |||||
Kabar Terbaru Telah Rilis Kebijakan Pembaruan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025, Simak ... Bulan Desember 2025 akan diselenggarakan penyampaikan informasi terkait kebijakan Menteri Abdul Mu'ti terntang pembaruan Pengelolaan Kinerja Tahun ...
| |||||
Peluncuran Kebijakan Pembaruan Pengelolaan Kinerja Tahun 2025 oleh ... - Melintas.id Sehingga guru-guru ASN tidak perlu lagi mengerjakan pengelolaan kinerja di Ekinerja BKN. Nah, kebijakan pengelolaan kinerja guru di PMM di periode ...
| |||||
Melalui Apel Komandan Satuan, TNI AL Siap Mendukung Kebijakan Pemerintah Untuk ... Melalui Apel Komandan Satuan, TNI AL Siap Mendukung Kebijakan Pemerintah Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Sabtu, 7 Desember 2024 10:13:55 - ...
| |||||
Bank Kalsel keluarkan kebijakan anti-penyuapan berstandar internasional Bank Kalsel resmi mengeluarkan kebijakan anti-penyuapan yang berlandaskan standar internasional ISO 370012016 tentang Sistem Manajemen Anti ...
| |||||
Pemerintah Dorong Keterlibatan Kelompok Rentan Dalam Perumusan Kebijakan - IndonesiaSatu.co ... hal tersebut harus diupayakan bersama secara kolaboratif dan lintas sektoral, termasuk keterlibatan kelompok rentan dalam perumusan kebijakan.
| |||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar