Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 22 Desember 2024
	BERITA
	Xi Jinping Tegaskan Kebijakan "Satu Negara, Dua Sistem" Harus Diteruskan Selamanya YouTube MetroTV, Presiden China Xi Jinping mengatakan pada hari Jumat bahwa kebijakan "Satu Negara, Dua Sistem" adalah kebijakan yang baik dan harus ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pergeseran kebijakan moneter China diyakini dorong pemulihan ekonomi - ANTARA News Antaranews.com Setelah tidak berubah secara signifikan selama lebih dari satu dasawarsa, pergeseran kebijakan moneter terbaru China diperkirakan akan memberikan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Paket Kebijakan Ekonomi Disalurkan di Awal Tahun 2025 Apa Saja? Simak Ulasannya Radar Bogor Ada tiga kebijakan utama yang menjadi sorotan, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, diskon tarif listrik sebesar 50%, dan bantuan beras 10 kg ... Tandai sebagai tidak relevan
	Ketimbang PPN 12%, Ekonom Usul Enam Alternatif Kebijakan Lain - Validnews.id Validnews.id Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kenaikan PPN atau menunda implementasinya. Pemerintah masih punya alternatif kebijakan fiskal lain yang ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kemenaker Pastikan Kebijakan PPN 12% Tidak Akan Abaikan Perlindungan Pekerja Iconomics ... kebijakan tersebut diberlakukan. Untuk pekerja di sektor padat karya, pemerintah akan memberikan insentif berupa pajak penghasilan pasal 21 (PPh ... Tandai sebagai tidak relevan
	Di Balik Kebijakan PPN 2025: Menimbang Manfaat dan Risiko - dialeksis.com dialeksis.com Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pengumuman resmi disampaikan melalui ... Tandai sebagai tidak relevan
	Daftar Negara dengan Kebijakan Jam Kerja 4 Hari Dalam Seminggu! - PramborsFM PramborsFM Di Kanada, provinsi Nova Scotia mencoba kebijakan empat hari kerja, dan hasilnya cukup memuaskan. Banyak pekerja yang merasa lebih produktif dan puas ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kenaikan PPN 12% Produk Hukum Tahun 2021 Kebijakan Pemerintahan Lama, Baleg DPR ... jakartasatu.com "Artinya bukan kebijakan pemerintahan Pak Prabowo pada saat ini. Banyaknya tuduhan-tuduhan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ... Tandai sebagai tidak relevan
	Ramai Suarakan Kebijakan PPN 12 Persen, Kepala BKF: Dampak ke Ekonomi Tak Signifikan Merdeka.com Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu buka suara terkait ramainya perbincangan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di ... Tandai sebagai tidak relevan
	IKAD Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Sebut Kebijakan Tidak Tepat Waktu - Sokoguru Sokoguru Dalam pernyataan resmi yang diterima media, IKAD menegaskan bahwa kebijakan ini dinilai tidak tepat waktu dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan