Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 18 Desember 2024
	BERITA
	PPN 12 Persen, Kebijakan Adil atau Tambahan Beban untuk Rakyat? - Kompas.id Kompas.id Apa manfaat jangka panjang dari kebijakan kenaikan PPN ini bagi perekonomian Indonesia? Mengapa pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen? copy ... Tandai sebagai tidak relevan
	Insentif PPN temporer, pemerintah diminta kaji alternatif kebijakan - Antaranews Antaranews Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk mengkaji alternatif kebijakan tarif pajak ... Tandai sebagai tidak relevan
	Paket Kebijakan Ekonomi 2025: Deretan Emiten Ini Ikut Bahagia! - CNBC Indonesia CNBC Indonesia Guna menjaga daya beli kalangan menengah ke bawah, pemerintah menggelontorkan paket stimulus di tengah kenaikan tarif PPN jadi 12% Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Indonesia Pasca Reformasi: Meningkat, Namun Belum Maksimal - BRIN BRIN Jakarta-Humas BRIN. Kualitas regulasi mencerminkan persepsi terhadap kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Tarif dan Pungutan Baru yang Berlaku 2025 - RRI RRI Pemerintah juga akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, yang merevisi Perpres Nomor ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Diskon Tarif Listrik Diyakini Bisa Jaga Daya Beli Masyarakat - Metro TV Metro TV Kebijakan ini tentunya dapat membantu meringankan beban biaya hidup, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas. Tandai sebagai tidak relevan
	Barang Pokok Bebas PPN 12 Persen, Pengamat: Kebijakan Itu Sudah Ada sejak 2009... Halaman all Kompas Money Kenaikan tarif PPN 12 persen untuk barang pokok memicu kontroversi. Apakah ini kebijakan progresif atau sekadar gimik pemerintah? Halaman all. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Hapus Utang UMKM di Bank Berlaku Januari 2025 | kumparan.com Kumparan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjawab pertanyaan wartawan saat dijumpai di kantor Kemenko Perekonomian, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Pemerintah Dianggap Masih Belum Untungkan Masyarakat Adat - KOMPAS.com KOMPAS.com Kebijakan pemerintah mulai dari sertifikat tanah gratis hingga program 3 juta rumah dinilai belum menguntungkan masyarakat adat. Ini alasannya. Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah: Kebijakan insentif dua bulan pada 2025 guna tekan inflasi - Antaranews Antaranews Pemerintah menyampaikan alasan penyaluran bantuan pangan dan diskon listrik 50 persen yang hanya berlangsung selama dua bulan pada awal tahun 2025 ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan