Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 22 Juli 2024
	BERITA
	Dituding Anies Potong Kebijakan, Heru Budi: Silakan Berlaga di Pilkada, Jangan ... Nasional Tempo TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Anies Baswedan untuk tidak membawa-bawa namanya dalam kampanye Pilgub ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kanada tegaskan kembali Kebijakan Satu China - Elshinta.Com Elshinta.Com Elshinta.com - Kanada tegaskan kembali Kebijakan Satu China ketika Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly ... Tandai sebagai tidak relevan
	Anies Baswedan Kritik PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono soal Pangkas Kebijakan YouTube ... kebijakan yang telah dibuatnya. Anies mengklaim selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kondisi Jakarta dalam keadaan baik-baik saja ... Tandai sebagai tidak relevan
	Opsi Kebijakan Relaksasi Restrukturisasi KUR Terbuka Lebar di Tengah Kenaikan NPL Keuangan - KONTAN Meski demikian, Airlangga bilang bahwa saat ini ada salah satu kebijakan yang juga akan ditawarkan dalam rangka melanjutkan program dana KUR tersebut. Tandai sebagai tidak relevan
	Banyak Guru Honorer Dipecat karena Kebijakan "Cleansing", Heru Budi Gelar Pertemuan ... Megapolitan - Kompas.com Heru Budi mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan dalam pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta hari ini. Halaman all. Tandai sebagai tidak relevan
	Kanada tegaskan kembali Kebijakan Satu China - ANTARA News - Antaranews.com Antaranews.com Kanada menegaskan kembali Kebijakan Satu China ketika Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly bertemu pada ... Tandai sebagai tidak relevan
	Soal Kendaraan Bermotor Wajib Asuransi Mulai 2025, Aleg PKS Tegas Tolak Kebijakan ... Fraksi PKS - PKS.id Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menolak dengan tegas soal kendaraan bermotor wajib asuransi di tahun 2025 mendatang. Tandai sebagai tidak relevan
	NPL Meningkat, Opsi Kebijakan Relaksasi Restrukturisasi KUR Terbuka Lebar - Keuangan Keuangan - KONTAN Adanya potensi peningkatan kredit macet untuk segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi sorotan pemerintah. Tandai sebagai tidak relevan
	Mahkamah Agung Bangladesh Batalkan Mayoritas Kebijakan Kuota Pekerjaan yang ... - SINDOnews SINDOnews Mahkamah Agung Bangladesh pada Minggu (21.7.2024) menghapuskan sebagian besar kuota pekerjaan di pemerintahan yang telah memicu protes nasional ... Tandai sebagai tidak relevan
	Potensi Masalah Usai Kebijakan Pemerintah Hapus Penjurusan SMA - Tirto.id Tirto.id Lewat kebijakan ini, penjurusan dihapus sehingga siswa boleh memilih mata pelajaran yang mereka minati atau sejalan dengan proyeksi jurusan yang ingin ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan