Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 27 Mei 2024
	BERITA
	Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan ... KOMPAS.com Rekomendasi itu dibacakan oleh Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani dalam penutupan rakernas kelima, Minggu (26/5/2024). Tandai sebagai tidak relevan
	Wajib Tahu! Pemerintah Bakal terapkan Kebijakan NIK Jadi Nomor SIM, Mulai Berlaku di ... Radar Jombang Pemerintah, berencana menerapkan penyatuan NIK dengan nomor SIM. Kebijakan ini, disebut bakal mulai berlaku pada 2025. Tandai sebagai tidak relevan
	Megawati Ungkap 'Permainan' di Balik Kebijakan Impor Beras: Kalau Mau Ikut, Saya Sudah ... Tribunnews.com Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidato politik penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Rakernas V PDIP Desak Pemerintah Lakukan Kajian Mendalam Kebijakan Kerja Sama Investasi SINDOnews Rakernas V PDIP menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26.5.2024). Tandai sebagai tidak relevan
	Opini: Kebijakan Moneter, Inflasi dan Harga Pangan - Kompasiana.com Kompasiana.com Kebijakan moneter sangat penting untuk menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Tandai sebagai tidak relevan
	Billy Mambrasar Janji Bakal Rumuskan Rekomendasi Kebijakan UKT ke Jokowi - Kabar24 Kabar24 - Bisnis.com Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengatakan pemerintah mendengarkan aspirasi mahasiswa terkait kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang ramai ... Tandai sebagai tidak relevan
	Keren Kebijakan Ini, OIKN Tingkatkan Kemampuan Digital Warga IKN lewat Pelatihan "Coding" Koran-Jakarta.com Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meningkatkan kemampuan digital masyarakat di sekitar wilayah IKN melalui program pelatihancodingyakni ... Tandai sebagai tidak relevan
	KPU DKI Minta Pemilih Kawal Penonaktifan NIK, Harap Tak Ada Polemik - detikNews detikNews - Detikcom KPU DKI Jakarta meminta publik yang memiliki hak pilih agar mengawasi kebijakan penonaktifan NIK KTP, untuk mengantisipasi timbulnya polemik. Tandai sebagai tidak relevan
	Hermanto: Butuh Kabinet yang Mumpuni untuk Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen di 2025 Fraksi PKS - PKS.id Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto mengungkapkan hal tersebut menanggapi pertanyaan wartawan terkait Pemerintah yang telah menetapkan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Setelah Jokowi Ngamuk, Tiba-Tiba Bank RI Kebanjiran Uang - CNBC Indonesia CNBC Indonesia ... kebijakan KLM (Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial) dan dampak kebijakan transparansi SBDK," katanya. Berdasarkan data BI, per Maret ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan