Kebijakan | |||||||
BERITA | |||||||
Pemerintah Beri Relaksasi Kebijakan Larangan Pembatasan Barang Impor - dialeksis.com DIALEKSIS.COM | Jakarta - Atasi kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan, pemerintah sepakat revisi aturan dalam ...
| |||||||
Kebijakan TKDN Dinilai Hambat Investasi PLTS di Indonesia - Kompas Money Kebijakan TKDN sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia dinilai dapat menjadi hambatan bagi investasi PLTS di dalam negeri.
| |||||||
Beleid Kebijakan dan Pengaturan Impor Berubah-ubah, Begini Kata Kemendag - KONTAN Beleid Kebijakan dan Pengaturan Impor Berubah-ubah, Begini Kata Kemendag ... Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo . KONTAN.CO.ID-JAKARTA.
| |||||||
Pemerintah Beri Relaksasi Kebijakan Larangan Pembatasan Barang Impor Melalui aturan tersebut, pemerintah berikan relaksasi perizinan impor ke elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, ...
| |||||||
Trenggono: Kebijakan ekonomi biru diperkuat dukung keberlanjutan - ANTARA News Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya terus memperkuat kebijakan ekonomi biru (blue economy) untuk mendukung ...
| |||||||
Kebijakan Impor Berpihak ke Siapa? - Metro TV Salah satunya tertahannya ribuan kontainer di pelabuhan. Untuk itu, Kementerian Perdagangan melakukan relaksasi perizinan impor melalui Peraturan ...
| |||||||
Fact Check - Kebijakan Impor Berpihak Pada Siapa? - YouTube ... Kebijakan Dan Pengaturan Impor Menjadi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Adanya Revisi Ini Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan Masuknya Barang Impor ...
| |||||||
Asita Solo Sayangkan Kebijakan Larangan Study Tour - Bisnis - Solopos.com Association of Indonesian Tours & Travel Agencies (Asita) Solo menyayangkan kebijakan larangan penyelenggaraan study tour atau karya wisata ...
| |||||||
Seperti Apa Kebijakan dan Sistem Hukum Media Massa di Era Orde Baru? - Intisari Online Kebijakan Media Massa di Era Orde Baru: Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP): Diberlakukan pada tahun 1982, SIUPP menjadi alat utama pemerintah ...
| |||||||
Mutu dan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia - Kompasiana.com Lahirnya undang-undang tersebut menandakan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam mencapai tujuan pendidikan melalui sebuah kebijakan pendidikan.
| |||||||
Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar