| | |||||||
| Kebijakan | |||||||
| BERITA | |||||||
Pemilu Kian Dekat, Kebijakan Fiskal Diproyeksikan Lebih Ekspansif - Kompas.id JAKARTA, KOMPAS — Sampai akhir September 2023, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp 67,7 ...
| |||||||
| Kemenperin Beberkan Kebijakan Strategis Industri kepada Perusahaan AS Cahyantomenyatakan, terdapat enam strategi utama untuk mendorong pertumbuhan sektor industri. "Pertama, pemerintah fokus pada penerapan ekonomi hijau ...
| |||||||
| Anies Bertumpu pada Metode Ilmiah untuk Menetapkan Kebijakan - Metro TV Calon Presiden Indonesia, Anies Rasyid Baswedan, memastikan menerapkan metode ilmiah dalam mengambil keputusan atau kebijakan nantinya.
| |||||||
| Momen Anies Lupa Materi Saat Jelaskan Pengambilan Kebijakan di Silaknas ICMI Capres Anies Baswedan sempat lupa materi saat menjawab pertanyaan dari peserta Silaknas ICMI di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
| |||||||
| Akses Pendidikan Timpang, Anies-Imin Janji Akan Rombak Pola Kebijakan dan ... TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa Anies Baswedan-Muhahimin Iskandar (AMIN) ...
| |||||||
| Kebijakan Wali Kota Sudah Tepat - PALOPOPOS - FAJAR Oleh: Dr. Syahiruddin Syah, M. Si (Pengamat Kebijakan Publik Universitas Andi Djemma) KEBIJAKAN PJ. Wali Kota Palopo tentang penghapusan insentif ...
| |||||||
| Insentif Rumah Gratis PPN Kurang 'Ampuh' Dorong Ekonomi RI - CNBC Indonesia Kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah dinilai kurang efektif kerek pertumbuhan ekonomi. Ini sebabnya!
| |||||||
| Terbaru: Menteri Keuangan Perkenalkan Kebijakan Gaji PNS Baru di APBN 2024, Berikut ... Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani telah memperkenalkan kebijakan besar terkait gaji PNS dalam APBN 2024. Simak rinciannya disini.
| |||||||
| Kebijakan Sri Mulyani: Gaji PNS Diubah di APBN 2024, Segini Rincian Besarannya ... Pemerintah dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen dalam APBN tahun 2024. Simak besarannya!
| |||||||
| Pemadanan KTP Jadi NPWP, Dukcapil Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat | SuaraNTB Mataram (Suara NTB) - Pemerintah pusat akan memadankan kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar