Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 21 Agustus 2023
	BERITA
	Kenneth DPRD DKI: Kebijakan Pemprov soal WFH dan PJJ Jangan Tebang Pilih detikNews Kebijakan tersebut dini. tidak adil bagi masyarakat Jakarta. Pasalnya, WFH dan PJJ hanya berlaku di sekitaran wilayah penyelenggaraan KTT ASEAN. Tandai sebagai tidak relevan
	Warga Kritik Rencana Kebijakan 4 in 1 untuk Atasi Polusi Udara: Repot! - detikNews detikNews Rencana penerapan 4 in 1 atau kebijakan minimal empat orang dalam satu mobil pribadi masih dalam kajian. Warga mengkritik kebijakan tersebut. Tandai sebagai tidak relevan
	Indonesia Minta Jangan Ada Kebijakan Bias dari UE - Kompas.id Kompas.id Tudingan dan kebijakan yang menekan ekspor Indonesia ke UE itu berakar pada harga minyak rapeseed dan bunga matahari yang diproduksi sejumlah ... Tandai sebagai tidak relevan
	Warga Tanggapi Kebijakan Pemprov DKI Atasi Polusi Udara - YouTube YouTube MetroTV, Untuk mengatasi masalah polusi di Jabodetabek Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan dengan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pengamat dan Anggota DPRD DKI Kritisi Kebijakan ASN Jakarta WFH 2 Bulan untuk Tekan ... YouTube Kebijakan ini diberlakukan mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. ... Hardiyanto Kenneth serta Pengamat Kebijakan Publik dari Universtitas ... Tandai sebagai tidak relevan
	5 Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia yang Bikin Marah Uni Eropa - Ekonomi Bisnis Ekonomi Bisnis - SINDOnews.com Menteri Investasi.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kebijakan hilirisasi nikel yang membuat marah Uni ... Tandai sebagai tidak relevan
	Mulai Senin, 50 Persen ASN DKI Jakarta Bekerja dari Rumah - Kompas.id Kompas.id Pemprov DKI Jakarta mulai memberlakukan kebijakan WFH 50 persen pada Senin (21/8/2023). Selain terkait dengan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Hanya Untungkan Negara Maju, Kebijakan GMT Perlu Dikaji Ulang - InfoPublik InfoPublik Sehingga kebijakan perpajakan negara maju tak bisa dipukul rata dengan negara berkembang. "Kita sekarang lagi kajian, harus ada pemanis ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Parsial WFH | Neraca.co.id Harian Ekonomi Neraca Anehnya, kebijakan ini hanya khusus bagi kalangan ASN/PNS, sementara untuk pegawai swasta tidak diatur oleh aturan Pemprov tersebut. Padahal dampak ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Lingkungan Diminta Tak Beratkan RI, Inggris Respons Begini - Ekonomi Ekonomi - Bisnis.com Kementerian Perdagangan meminta Inggris untuk menerapkan kebijakan perdagangan yang berimbang, setara, dan berkeadilan. Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan