Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 14 Agustus 2023
	BERITA
	Kebijakan Pemerintah Kendalikan Polusi Udara Kontraproduktif - Kompas.id Kompas.id Pengendalian polusi udara di Jabodetabek belum maksimal. Sejumlah kebijakan pemerintah justru kontraproduktif. Pemerintah didesak jalankan putusan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kemnaker perkuat kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem - Antaranews Antaranews Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat sejumlah program dan kebijakan bidang ketenagakerjaan dalam rangka mengimplementasikan Instruksi ... Tandai sebagai tidak relevan
	TKI Hong Kong Demo, Protes Kebijakan Tagihan Baru untuk ART - CNBC Indonesia CNBC Indonesia Dilansir dari South China Morning Post, Konsulat Indonesia dan Departemen Tenaga Kerja Hong Kong mengatakan kebijakan yang ada tidak akan berubah. Tandai sebagai tidak relevan
	Heru Budi Tak Bisa Terapkan Kebijakan WFH di Perusahaan Swasta, Ini Alasannya - Metro Metro - TEMPO.co Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi masih perlu memikirkan soal mbauan resmi terhadap kebijakan work from home atau WFH bagi perusahaan swasta. Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Didorong Ambil Kebijakan untuk Tekan Harga Bawang Putih - Metro TV Metro TV Jakarta: Pemerintah dinilai untuk segera mengambil kebijakan atas terus meningkatnya harga bawang putih dipasaran. Sebab, banyak persoalan yang ... Tandai sebagai tidak relevan
	BRI Dukung Kebijakan Jokowi Hapus Kredit Macet UMKM, Ini Syarat-Syaratnya RADAR UTARA Menurutnya, kebijakan ini dapat memperluas akses keuangan dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan proporsi pinjaman nasional ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kemenaker Perkuat Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem - BeritaSatu.com BeritaSatu.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkuat program dan kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Tandai sebagai tidak relevan
	Protes Kebijakan Tagihan Baru untuk ART, TKI di Hong Kong Turun ke Jalan - detikFinance detikFinance Mereka menuntut pemerintah menangani praktik pembebanan berlebih agen penempatan ART yang berdampak pada PMI dan majikan. Tandai sebagai tidak relevan
	Simalakama Kebijakan Cukai Rokok - insight kontan insight kontan Simalakama Kebijakan Cukai Rokok. Oleh Danang Widoyoko - Sekjen Transparansi Internasional - Indonesia. Senin, 14 Agustus 2023 | 04:19 WIB. Tandai sebagai tidak relevan
	UB Kukuhkan Prof. Andy Fefta Wijaya Sebagai Profesor Bidang Ilmu Kebijakan Publik Prasetya UB - Universitas Brawijaya Pengembangan kebijakan publik dalam model collaborative governance plus multi helix (CGPMH) adalah sebuah kerangka kerja yang menggabungkan pendekatan ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan