Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 8 April 2023
	BERITA
	Ini Arah Desain Kebijakan APBN 2024 - Niaga.Asia Niaga.Asia JAKARTA.NIAGA.ASIA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan empat arah desain kebijakan APBN pada tahun 2024 yang meliputi ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Baru Pemprov DKI Jakarta: Pajak Bumi dan Bangunan Dibawah Rp 2 Miliar Gratis Monitor Indonesia Adapun isi kebijakan insentif fiskal dan kemudahan yang diberikan sebagai berikut : 1. Kebijakan Penetapan PBB-P2 Tahun 2023. Tandai sebagai tidak relevan
	Pengamat Kebijakan Publik Nilai Izin Amdal KLHK Tidak Bisa Diintervensi Pihak Manapun Balipuspanews.com Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan jika ada pertimbangan dari berbagai pihak maka akan menjadi masukan dengan kewenangan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Empat Arah Desain Kebijakan APBN 2024 | HMStimes.com HMStimes.com JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan empat arah desain kebijakan APBN pada tahun 2024 yang meliputi penguatan kualitas SDM, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Mengamankan Kebijakan Larangan Ekspor-Impor Indonesia - OPINI Opini Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada Juni 2023. Presiden juga menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan industri ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pengamat Kebijakan Publik sebut Izin Amdal Tak Bisa Diintervensi - Warta Ekonomi Warta Ekonomi Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai dengan UU Ciptaker proses persetujuan AMDAL dan Ijin Lingkungan menjadi kewenangan dari KLHK. Tandai sebagai tidak relevan
	Rekayasa Lalu Lintas Arus Mudik: Kebijakan Satu Arah, Contraflow, hingga Ganjil Genap di ... JawaPos.com Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan sesuai dengan data yang diberikan Kementerian Perhubungan bahwa terjadi ... Tandai sebagai tidak relevan
	PT SEG Desak Realisasi Kebijakan Partisipasi Interest 10 Persen untuk Pemda Dipermudah JPNN.com Komisaris Utama PT SEG Arwin Novansyah menjelaskan alasan pihaknya mendesak agar realisasi kebijakan partisipasi interest 10 persen untuk pemda ... Tandai sebagai tidak relevan
	Konsumen Produk Tembakau Perjuangkan Haknya Ikut dalam Pembuatan Kebijakan KRJOGJA Di kesempatan yang sama, Komite Tetap KADIN DIY Bidang Kebijakan Publik, Detkri Badhiron, mengatakan asas perlindungan konsumen telah diatur dalam ... Tandai sebagai tidak relevan
	Bupati Hadiri Sosialisasi Kebijakan Percepatan Numerasi Pendidikan Sekolah Dasar ... KaltimKita.com Kaltimkita.com, PENAJAM- Dalam rangka meningkatkan kemampuan Numerasi pada siswa - siswi Sekolah Dasar (SD), Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan