Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 25 Desember 2022
	BERITA
	Penjelasan MTA Soal Arahan Mendagri Mengenai Kebijakan Anggaran - Readers.ID Readers.ID MTA menjelaskan bahwa sebenarnya penekanan Mendagri adalah pentingnya peningkatan anggaran belanja modal, dengan demikian tentu harus adanya ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Impor Beras 500 Ribu Ton Perkuat Cadangan Bulog - Bisnis Ekonomi Bisnis Ekonomi Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan impor 500.000 ton beras diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar selama Januari–Februari 2023, karena terhitung ... Tandai sebagai tidak relevan
	Taliban dan Kebijakan Diskriminatif Halaman all - Kompas.com Kompas.com Ketika umat Islam sedang menyonsong kemajuan, membangun pendidikan, sains dan teknologi, Pemerintahan Taliban justru berjalan menuju kemunduran. Tandai sebagai tidak relevan
	Ahli Kebijakan Publik: IKN Berpotensi Buang-buang Uang Rakyat - Gonews.co Gonews.co JAKARTA - Seorang ahli kebijakan publik menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bepotensi menjadi proyek yang sia-sia dan hanya membuang-buang ... Tandai sebagai tidak relevan
	Anggota Komisi XI DPR Minta Pemerintah Respons Pelambatan Ekonomi Dengan ... Monitor Indonesia Najib begitu ia disapa mengingatkan, pentingnya pemerintah merespons pelambatan ekonomi di tahun depan dengan kebijakan yang memadai. Tandai sebagai tidak relevan
	Transformasi Digital Dukcapil, Kebijakan Berdampak Baik bagi Masyarakat | indonews.id Indonews Orasi Ilmiah Dirjen Dukcapil: Transformasi Digital Dukcapil, Kebijakan Berdampak Baik bagi Masyarakat. Tandai sebagai tidak relevan
	Hasilkan Kebijakan yang Tepat, Pemerintah Luncurkan Portal Satu Data Indonesia - Telusur Telusur.co.i Telusur.co.id – Pemerintah resmi meluncurkan portal Satu Data Indonesia (SDI) yang menjadi upaya untuk menghasilkan kebijakan. Tandai sebagai tidak relevan
	GDPK Sebagai Arah Kebijakan Kependudukan - Borneonews Borneonews GDPK Sebagai Arah Kebijakan Kependudukan. Oleh Hendi Nurfalah; 24 Desember 2022 - 14:10 WIB. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Muhamad ... Tandai sebagai tidak relevan
	Pemerintah Keluarkan Kebijakan Bebas Pajak Hampers Nataru dari Kantor - Kitakini News Kitakini News Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang ... Tandai sebagai tidak relevan
	Tingkat Kepuasan Tinggi, Pengamat Sebut Publik Ingin Kebijakan Jokowi Dilanjutkan Liputan6.com "Secara umum pemilu 2024 hanya terbagi kepada dua isu, pertama isu melanjutkan kebijakan Pak Jokowi dan yang kedua sebaliknya mengkoreksi kebijakan ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan