| | |||||
| Kebijakan | |||||
| BERITA | |||||
| DPR Tuding Kebijakan Sri Mulyani Bikin PHK Besar-besaran - CNBC Indonesia Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk 2023 dan 2024 berpotensi menimbulkan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri hasil ...
| |||||
| 3 Kebijakan Fiskal Jokowi Ini Paling Tokcer Saat Pandemi - CNBC Indonesia Selama pandemi, pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai berhasil merilis sejumlah kebijakan fiskal yang tepat sasaran.
| |||||
| Sri Mulyani Ungkap Rencana Kebijakan Cukai Hasil Tembakau 2023 ke DPR - DDTCNews Kebijakan cukai tokok diterapkan untuk menekan angka prevalensi merokok, khususnya pada anak-anak.
| |||||
| Begini Kebijakan OJK Dongkrak Pertumbuhan Fintech - jurnas.com Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan yang akomodatif, layanan keuangan yang terjangkau oleh masyarakat, dan konektivitas digital, telah menjadi elemen ...
| |||||
| Reformasi Pajak Fokus pada Kebijakan dan Administrasi, Ini Kata DJP - DDTCNews Suryo mengatakan reformasi kebijakan merupakan suatu keniscayaan dan terus dilaksanakan, dimulai dari UU Pengampunan Pajak, UU Akses Informasi ...
| |||||
| Pakar Kebijakan Publik UNAIR: Pemerintah Perlu Evaluasi dan Penyempurnaan Kebijakan Maka, pemerintah perlu mengadakan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan tentang permasalahan tersebut. "Tetapi harus diingat bahwa sejak awal, BPJS ...
| |||||
| Ekonom sebut kebijakan fiskal perlu fleksibel antisipasi perubahan - ANTARA News Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebut ke depan regulasi dan kebijakan fiskal perlu dibuat ...
| |||||
| Kebijakan Zero-Covid Dilonggarkan, Ini Dampaknya Bagi China | Republika Online Setelah pelongaran justru mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang tajam. REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pelonggaran kebijakan zero-Covid di China ...
| |||||
| DPR: Kebijakan Cukai Rokok Penentu Arah Dukungan Politik Sri Mulyani - Ekonomi-bisnis Simak pernyataan anggota DPR RI soal kebijakan kenaikan cukai rokok. Benarkah menjadi penentu arah dukungan politik untuk Menkeu Sri Mulyani?
| |||||
| Komisi I DPR Nilai KUHP Baru Berorientasi pada Kebijakan - InfoPublik Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum ...
| |||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar