Google Alert - Kebijakan

	Kebijakan Pembaruan harian ⋅ 3 Desember 2021
	BERITA
	Cegah Masuknya Omicron, Pemerintah Siapkan 3 Kebijakan Ini Halaman all - Kompas.com Kompas.com Menurut Luhut, kebijakan penambahan masa karantina telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). "Berdasarkan ... Tandai sebagai tidak relevan
	Minta Masukan soal Kebijakan Nataru, Menko PMK Temui Kardinal Keuskupan Agung Kompas.com Muhadjir Effendy menemui Kardinal Ignatius Suharyo atau Romo Haryo untuk meminta masukan soal kebijakan khusus saat Natal dan tahun baru (Nataru). Tandai sebagai tidak relevan
	Aturan Sudah Siap, Pemerintah Bikin Kebijakan yang Bikin Penunggak Pajak Kendaraan ... Otomania.com - GridOto.com Permrndagri-nya sudah siap, emerintah bikin kebijakan yang bikin para penunggak pajak ketar-ketir, ini bocoran kapan mulai berlakunya. Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Privasi Baru, Twitter Larang Unggah Foto Orang tanpa Izin - Tekno Tempo.co Tekno Tempo.co CO, Jakarta - Kebijakan keamanan di Twitter telah melarang penggunanya membagikan informasi pribadi tanpa izin, seperti alamat atau lokasi, ... Tandai sebagai tidak relevan
	Kebijakan Pemerintah Cegah Varian Omicron Sudah Tepat, Dukungan Masyarakat Sangat ... SINDOnews Kebijakan pemerintah cegah gelombang ketiga Covid-19 menyusul munculnya varian baru Omicron di sejumlah negara dinilai sudah tepat. Tandai sebagai tidak relevan
	Sudah Tepat Kebijakan Pemerintah Cegah Varian Omicron Masuk ke Indonesia - Tribun Tribun Kebijakan pemerintah untuk mencegah gelombang ketiga Covid-19 masuknya varian baru Omicron dinilai sudah tepat. Tandai sebagai tidak relevan
	Gubernur BI: Kebijakan BI 2022 tetap "pro growth" - ANTARA News ANTARA News Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan kebijakan Bank Indonesia pada 2022 tetap pro growth (pro pertumbuhan) yang terdiri dari 4 ... Tandai sebagai tidak relevan
	Dukung Kebijakan Pro-Growth, BI Minta Insentif PPN Properti Berlanjut di 2022 - IDX Channel IDX Channel Bank Indonesia BI mengusulkan kepada pemerintah agar kebijakan insentif pajak pertambahan nilai PPN ditanggung pemerintah DTP bisa dilanjutkan. Tandai sebagai tidak relevan
	Sri Mulyani: Kebijakan Makro Harus Berlandaskan Keadilan, Sesuai Nilai Islam - iNews iNews Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan kebijakan makro ekonomi harus berlandaskan keadilan, sesuai dengan nilai ajaran ... Tandai sebagai tidak relevan
	LAN dorong pembuatan kebijakan publik berbasis bukti melalui IKK - ANTARA News ANTARA News Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo Wahyu Utomo dalam seminar Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) bertema "Sharing Best ... Tandai sebagai tidak relevan

Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. Berhenti Berlangganan

Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS

Kirimkan Masukan