| | |||||
| Kebijakan | |||||
| BERITA | |||||
| Kemendikbud Ristek Akan Sesuaikan Kebijakan PTM Terbatas dan PPKM Darurat "Sikap kita adalah akan mengikuti semua kebijakan pemerintah," kata Jumeri dalam diskusi virtual, Kamis (1/7/2021). Lebih lanjut, Jumeri menekankan ...
| |||||
| Epidemiolog Nilai Kebijakan WFH di PPKM Darurat Tidak Efektif JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai kebijakan bekerja dari rumah atau work from home ...
| |||||
| Pemerintah Tetapkan PPKM Darurat, Anggota FPKS: Jangan Sampai Jadi Kebijakan Tidak Efektif Jakarta (01/07) — Pemerintah telah menerapkan kebijakan PPKM Darurat pada 3 – 20 Juli 2021 yang meliputi 122 kabupaten/kota dan 6 provinsi di ...
| |||||
| Apapun Istilahnya, Implementasi Kebijakan Pengetatan Pembatasan Harus Tegas dan Konsisten Jika kebijakan pengetatan pembatasan ini berjalan lancar dan efektif maka langkah bangsa ini ke depan untuk mengendalikan pandemi bisa lebih ...
| |||||
| MPR: Kebijakan PPKM Darurat harus dipahami masyarakat Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di ...
| |||||
| Kebijakan Pembangunan Harus Berkesinambungan dan Berjenjang Jadi, ya harus sama yang ahlinya, juga saleh," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Rokhmin menyebut kebijakan pembangunan ...
| |||||
| VIDEO: Bansos Kembali Hadir di Tengah Kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali Menko Marves Luhut Panjaitan ditunjuk sebagai koordinator. Luhut menegaskan membuka kembali bansos saat PPKM Darurat diterapkan. Kebijakan ...
| |||||
| Ini Beda PPKM Darurat Jawa-Bali dengan Kebijakan Containment di India Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap kasus harian Covid-19 bisa turun ke bawah 10.000 kasus per hari. Pasalnya, dalam sepekan ...
| |||||
| Unesa keluarkan kebijakan penutupan sementara cegah COVID-19 Vinda mengakui bahwa kebijakan lockdown diambil Unesa lantaran adanya lonjakan kasus COVID-19 di Jatim, khususnya Surabaya. Baca juga: Modin ...
| |||||
| Kebijakan Baru AS Bebaskan Warga Pilih Jenis Kelamin Sendiri di Paspor Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan, kebijakan ini bertujuan mencapai keadilan yang lebih merata. "Saya dengan senang hati ...
| |||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar