| | |||||||
| KPK | |||||||
| BERITA | |||||||
| KPK Tindaklanjuti Laporan Proyek Toilet Rp 96,8 Miliar di Bekasi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihak lembaga antirasuah sudah menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ...
| |||||||
| Jakarta Mulai PSBB Hari Ini, KPK Lakukan Penyesuaian Sistem Kerja Mulai 11 Januari 2021, KPK memberlakukan ketentuan kehadiran fisik menggunakan proporsi 25 persen bekerja di kantor dan 75 persen bekerja dari ...
| |||||||
| KPK panggil Bupati Kaur Selain Suharjito, KPK juga telah menetapkan enam tersangka, yaitu Edhy Prabowo (EP), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil ...
| |||||||
KPK Periksa Bupati Lampung Selatan "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SY (Syahroni, Kepala Dinas PUPR Lamsel)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam ...
| |||||||
| KPK Limpahkan Berkas Perkara Mantan Bupati Lampung Tengah Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan pelimpahan terdakwa kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan ...
| |||||||
| KPK kembali panggil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto Sebelumnya pada 15 Desember 2020, KPK juga telah memeriksa Nanang untuk tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yaitu mantan Kadis PUPR ...
| |||||||
| Kasus suap di Pemkab Lampung Selatan, KPK panggil Plt bupati Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diminta keterangannya ...
| |||||||
Mulai Hari Ini Pemprov DKI Berlakukan PPKM, 75 Persen Pegawai KPK Work from Home Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri. Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ...
| |||||||
| KPK Dalami Kasus Suap Benih Lobster Lewat Bupati Kaur Bengkulu Merdeka.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan suap izin ekspor benur atau benih lobster ...
| |||||||
| Jokowi Diminta Libatkan KPK untuk Menelaah Rekam Jejak 5 Calon Kapolri "ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo dapat memanfaatkan lembaga pengawas seperti KPK, PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak untuk ...
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar