| | |||||||
| KPK | |||||||
| BERITA | |||||||
| KPK Dalami Pembelian Mobil oleh Nurhadi dan Menantunya KPK menetapkan Nurhadi, menantunya yaitu Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal yaitu Hiendra Soenjoto sebagai tersangka ...
| |||||||
| KPK Buka Lowongan Posisi Juru Bicara "KPK membuka kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus ASN maupun non ASN serta memiliki kepakaran, integritas ...
| |||||||
| Pengumuman, KPK Buka Lowongan untuk Posisi Jubir Pada Sabtu (8/8) dia memberi informasi soal lowongan sebagai jubir. "Indonesia memanggil, KPK mencari juru bicara," kata Nawawi kepada kumparan.
| |||||||
| KPK Periksa Anggota DPRD dan Ajudan Terkait Kasus Suap Proyek di Muara Enim JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2014-2019 Muhardi dalam kasus suap ...
| |||||||
| Ketua KPK: Pilkada Jangan Jadikan Ajang Penciptaan Koruptor Baru JawaPos.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah dan jajaran aparat ...
| |||||||
| ICW Minta KPK Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera ... Duit Djoko Tjandra Diduga Mengalir ke Kejagung dan Polri, ICW Desak KPK Ambil Tindakan - REQnews.com
| |||||||
| Paksa Warga Bayar Pajak, Pemkot Bogor Gandeng KPK Merdeka.com - Pemerintah Kota Bogor, menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggiring wajib pajak menunaikan ...
| |||||||
| Polri Ajak KPK dalam Gelar Perkara Red Notice Djoko Tjandra "Kemarin kan sudah disampaikan, bahwasanya akan menggandeng KPK," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir ...
| |||||||
Nurul Ghufron: Jangan Caci Maki KPK Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (6/3/2020). TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ...
| |||||||
| IPW Apresiasi Gerindra yang Desak Pegawai KPK Jadi ASN, Ini Peluang Kinerjanya "Sebab itu IPW mendesak Presiden Jokowi agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penjabaran UU KPK mengenai status ...
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar