| | |||||||
| KPK | |||||||
| BERITA | |||||||
| Dewan Pengawas Bakal Panggil Ketua KPK Terkait Dugaan Naik Heli Swasta Karena yang diadukan adalah Ketua KPK, tentu pihak yang diadukan juga akan diklarifikasi oleh Dewas," kata Tumpak, Kamis (25/6/2020). Ketua ...
| |||||||
| KPK Tahan Direktur PT HTK Tersangka Pengembangan Kasus Bowo Sidik "Tersangka TAG akan ditahan selama 20 hari pertama mulai 26 Juni 2020 hingga 15 Juli 2020 pada Rutan KPK Kaveling C1," kata Wakil Ketua KPK Lili ...
| |||||||
Dikasih Rapor Merah, KPK Respons... Penilaian ini disampaikan ICW dan TII setelah memantau kinerja KPK semester I, yakni sejak Desember 2019 hingga Juni 2020. Berdasarkan kajian ...
| |||||||
Berantas Korupsi, KPK Perkuat Sinergi dengan 34 Kepala Daerah "KPK telah melakukan sejumlah langkah pencegahan korupsi. Terkait pengadaan barang dan jasa, kami telah menerbitkan surat edaran sebagai ...
| |||||||
| Pimpinan KPK Bagi-bagi Masker "Antivirus Korupsi" Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, pembagian masker itu merupakan bagian dari kampanye "Pedulimu, Antikorupsimu" untuk ...
| |||||||
| KPK Ajukan Penambahan Anggaran Jadi Rp 1,88 Triliun, untuk Apa Saja? "KPK akan alih status dari pegawai KPK menjadi ASN. Tentu hal ini akan memengaruhi dukungan anggaran," kata Firli dalam rapat kerja bersama ...
| |||||||
| KPK Diminta Lanjutkan Temuan Masalah Kartu Prakerja REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Inisiator Prakerja.org Andri W Kusuma meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kajian terkait ...
| |||||||
| KPK Periksa Kakak dari Istri Nurhadi, Dalami Aliran Dana Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan itu, penyidik mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Tin Zuraida. "Kakak kandung Tin ...
| |||||||
| Diperiksa KPK, Agus Martowardojo Tak Ditanya Soal Kasus Percetakan Uang Kasus itu diusut KPK pada tahun 2014. Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tidak didalami terkait ...
| |||||||
| Alasan MAKI Praperadilankan KPK-Polri di Kasus Setya Novanto TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri telah menerbitkan surat ...
| |||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar