| | |||||
| KPK | |||||
| BERITA | |||||
| Survei Tingkat Kepercayaan Turun, Pimpinan KPK: Baru 2 Bulan Menjabat Indo Barometer merilis hasil survei yang menyebut kepercayaan publik terhadap KPK turun. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menilai terlalu ...
| |||||
| Dewan Pengawas Tak Ikut Campur soal Penghentian Penyelidikan KPK Diberitakan, KPK menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
| |||||
| Pimpinan KPK Tolak Keberatan Kompol Rosa yang Dikembalikan ke Polri Pimpinan KPK sudah menjawab surat keberatan Kompol Rosa Purbo Bekti yang dikembalikan ke institusi asalnya, Polri. Pimpinan KPK menolak ...
| |||||
| KPK Bantah Penetapan Tersangka Nurhadi Langgar Aturan Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, menuturkan penyidik bekerja sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku, termasuk ...
| |||||
| KPK Kaji Kemungkinan Musnahkan Hasil Sadapan 36 Penyelidikan yang Dihentikan Meskipun tertera pada Undang-Undang KPK yang baru itu, kata Ali, KPK masih perlu mengkaji perlu tidaknya hasil sadapan itu dimusnahkan.
| |||||
| KPK Soroti Pengelolaan Aset di Kepri Usai Rapat Evaluasi di Batam Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, aspek legalitas sangatlah penting dan KPK menemukan aset-aset yang bersumber dari hibah eks ...
| |||||
| Kinerja Disebut Menurun, KPK Sebut Sebagai Penyemangat ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai hasil survei Indo Barometer yang menyebut kinerja lembaga antirasuah menurun.
| |||||
| Rano Karno Bantah Aliran Uang dari Wawan, Jaksa KPK: Itu Hak Dia Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno sebagai saksi di persidangan untuk ...
| |||||
| KPK Panggil Eks Sekda Bogor Jadi Saksi Kasus Rachmat Yasin Penyidik KPK memanggil mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bogor, Adang Suptandar terkait kasus dugaan pemotongan anggaran dan gratifikasi ...
| |||||
| Omnibus Law Dikhawatirkan Bernasib Serupa RUU KPK "Ini mengingatkan kita seperti Revisi UU KPK, sangat lancar di DPR, tetapi kemudian menimbulkan gejolak di luar DPR. Saya khawatirkan Omnibus ...
| |||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar