| | |||||
| KPK | |||||
| BERITA | |||||
| KPK Tetapkan Eks Bupati Seruyan Tersangka Kasus Korupsi Pelabuhan "Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan satu orang sebagat tersangka, yakni DAL (Darwan Ali), Bupati Seruyan Kalimantan Tengah periode ...
| |||||
| OTT Bupati Indramayu, KPK Amankan 8 Orang Jakarta - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati ... menyebut kasus yang menyebabkan delapan orang itu diamankan KPK.
| |||||
| Melihat Lagi Pesta Warga Ucap Syukur Kepala Daerahnya Ditangkap KPK Kabar dari Istana perihal Perppu KPK tidak jelas ujung pangkalnya. Sedangkan UU KPK baru tinggal hitungan hari sebelum akhirnya berlaku.
| |||||
| KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik KPK menyita uang sebesar Rp 54 juta dan 2.600 dollar Anerika Serikat di rumah dinas Bupati Lampung Utara ...
| |||||
| Dewan Pengawas Belum Dibentuk, KPK Disebut Bakal "Mati Suri" hingga Desember 2019 Terhitung sejak UU tersebut berlaku, KPK harus mendapat izin dari Dewan Pengawas jika ingin melakukan penindakan. Sementara Dewan ...
| |||||
| Dear Jokowi, Simak Penjelasan Pimpinan KPK Soal Rancunya Dewan Pengawas Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perppu UU KPK. Sebab, Syarif menilai UU KPK yang ...
| |||||
| Mereka yang Mendesak Jokowi Segera Terbitkan Perpu KPK Namun sampai saat ini, Jokowi belum mengeluarkan sikap terbarunya soal penerbitan Perpu KPK ini. Terakhir kali, Jokowi menyatakan masih akan ...
| |||||
| Ada "Typo" di UU KPK, Laode Duga akibat Dibahas Tergesa-gesa dan Tertutup JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai ditemukannya typo atau salah ketik dalam susunan UU KPK hasil revisi yang ...
| |||||
| Tak Dilibatkan, KPK Berharap Jokowi Tunjuk Menteri Berintegritas Suara.com - Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan pihaknya tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet di periode kedua Jokowi.
| |||||
| Lagi, UU KPK Digugat ke MK Dalam petitumnya, pemohon meminta MK untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. Pemohon juga meminta MK menyatakan bahwa Pasal 21 ayat (1) ...
| |||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar