| | ||||||
| Kebijakan | ||||||
| BERITA | ||||||
| Jokowi Dapat Bekal Ambil Kebijakan dari Desak-desakan Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan tanpa alasan naik KRL arah Bogor di jam sibuk. Dari hasil desak-desakan itu, Jokowi mendapat ...
| ||||||
| 'Kredibilitas Bank Sentral Tinggi, Kebijakan Bakal Optimal' "Kredibilitas bank sentral yang baik dapat mempengaruhi rasionalitas publik, sehingga langkah kebijakan bank sentral khususnya dalam ...
| ||||||
| Ratusan Driver Gojek Demo Kebijakan Tarif Baru Kebijakan tersebut merupakan bentuk pengurangan subsidi dari penyedia layanan, sehingga menjadi terlalu murah bagi para pengemudi.
| ||||||
| Serbu Pasar Indonesia, Nissan Tunggu Kebijakan Mobil Listrik CO, Hong Kong - Presiden Direktur PT Nissan Motor Indonesia, Isao Sekiguchi mengatakan, perusahaannya masih menunggu terbitnya kebijakan ...
| ||||||
| Lembaga SAPDA Berharap Ringkasan Kebijakan Muatan Isu Disabilitas Masuk dalam RUU PKS Laporan Reporter Tribun Jogja, Noristera Pawestri. TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Lembaga SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan ...
| ||||||
| Sistem Pemantauan Kapal Perikanan KKP Raih Penghargaan Kebijakan Pelayanan Publik KKP meraih penghargaan sebagai instansi pemerintah yang memiliki inisiatif membangun kualitas kebijakan publik yang baik. Penghargaan tersebut ...
| ||||||
| BI Laksanakan Sosialisasi Kebijakan Sistem Pembayaran Melalui Pagelaran Ketoprak TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan ...
| ||||||
| Ini Jurus Jitu Agar Kebijakan Plastik Berbayar Tak Jalan di Tempat JawaPos.com - Sejumlah ritel dan swalayan di Kota Pekanbaru mulai kembali menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar kepada konsumen ...
| ||||||
| Kebijakan Moneter Masih Jadi Tantangan Pelaku Usaha Pelayaran Selain itu juga diperlukan "equal threatment" dalam kebijakan fiskal sebagaimana yang diberikan oleh negara lain kepada sektor pelayaran. Adanya ...
| ||||||
| Koalisi Perempuan: perlu perubahan kebijakan cegah perkawinan anak Jakarta (ANTARA) - Koordinator Kelompok Kerja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia Indry Oktaviani mengatakan perlu ada ...
| ||||||
| Anda menerima email ini karena Anda telah berlangganan Google Alerts. |
Terima notifikasi ini dalam bentuk feed RSS |
| Kirimkan Masukan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar